DetikSR.id Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pengecekan dan penyempurnaan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah menargetkan sekitar 15.000 koperasi dapat diperiksa dalam delapan hari untuk memastikan seluruh fasilitas, sumber daya manusia, dan layanan pendukung siap beroperasi.
Arahan tersebut disampaikan Zulhas setelah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo, termasuk melalui sambungan telepon. Dalam pelaksanaannya, ia berkoordinasi dengan Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, serta meminta keterlibatan kementerian dan lembaga terkait hingga pemerintah daerah dan unsur TNI Angkatan Darat.
“Karena saya dan Pak Joao ini dapat arahan langsung, bahkan saya kemarin juga Pak Presiden telepon lagi dua kali, arahan langsung untuk bersama-sama tanggal 15, berarti besok,” kata Zulhas saat membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada (14/10/2026).
Menurut Zulhas, pengecekan tidak cukup dilakukan dalam satu hari. Pemerintah memberikan waktu delapan hari agar pemeriksaan dapat menjangkau seluruh koperasi yang menjadi sasaran, sekaligus memastikan kekurangan yang ditemukan segera ditindaklanjuti.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program KDKMP, termasuk gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, serta jajaran TNI Angkatan Darat, melakukan pemantauan langsung di lapangan.
“Memantau langsung, satu hari bisa 10 (Kopdes). Sepuluh paling sejam, dua jam kelar, kan? Sepuluh,” ujarnya.
Pemeriksaan Mencakup Manajer Hingga Layanan Perbankan
Zulhas menjelaskan, pemeriksaan difokuskan pada kesiapan operasional koperasi, bukan sekadar memastikan bangunan telah berdiri. Pemerintah ingin memastikan setiap unit benar-benar memiliki kelengkapan yang dibutuhkan agar dapat menjalankan kegiatan usaha dan memberikan layanan kepada masyarakat.
Sejumlah aspek yang akan diperiksa meliputi kesiapan manajer koperasi, ketersediaan pupuk, serta keberadaan layanan keuangan melalui BRIlink atau agen BNI. Berbagai fasilitas dan kebutuhan operasional lainnya juga akan menjadi bagian dari pemantauan.
“Apakah semua yang kita bahas nanti sudah ada apa belum,” kata Zulhas.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan seiring dengan kesiapan operasionalnya. Sebab, keberadaan bangunan dan fasilitas fisik belum dengan sendirinya menjamin koperasi dapat berfungsi secara optimal.
Karena itu, pengecekan lapangan diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kekurangan, baik terkait sumber daya manusia, fasilitas pendukung, maupun layanan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan koperasi.
Target 20 Oktober, Pemerintah Siapkan Evaluasi
Zulhas menegaskan, pemerintah mengharapkan pemeriksaan terhadap 15.000 koperasi dapat diselesaikan dalam delapan hari. Setelah periode tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan kembali menggelar rapat evaluasi untuk menilai hasil pemantauan dan menentukan langkah tindak lanjut.
“Jadi selama delapan hari, sehingga diharapkan 15.000 bisa dicek semuanya. Nah, setelah itu nanti setelah delapan hari kita akan rapat lagi. Kita evaluasi lagi. Ya, pendek kata, 20 Oktober ini harus rapi,” ujarnya.
Pemerintah juga menjadwalkan evaluasi terhadap koperasi yang telah beroperasi pada 25 Oktober 2026. Evaluasi ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kesiapan dan pelaksanaan program di lapangan setelah proses pengecekan awal dilakukan.
Meski demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh selesainya pemeriksaan administratif atau terpenuhinya fasilitas. Kesiapan pengelola, keberlanjutan pasokan barang, akses layanan keuangan, serta kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha juga menjadi faktor penting agar operasionalnya dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Prabowo Disebut Terus Memantau Pelaksanaan Program
Zulhas mengatakan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo. Ia mengaku terus menerima pemantauan dan pertanyaan dari Presiden mengenai perkembangan pelaksanaannya.
Menurut dia, seluruh kementerian, lembaga, dan pihak terkait harus menyelesaikan tanggung jawab masing-masing agar persoalan operasional koperasi dapat segera ditangani.
“Ini menjadi concern Bapak Presiden sehingga kita juga selalu dimonitor, ditanya, ditelepon, dan saya harap ini bisa kita selesaikan di sini rapatnya. Karena kalau enggak beres, nanti banyak yang lapor, beliau misalnya mengundang rapat. Kalau mengundang rapat repot juga kita,” ujar Zulhas.
Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan.
Dengan target pemeriksaan 15.000 koperasi dalam delapan hari, pemerintah kini menghadapi tahap penting untuk memastikan pembangunan KDKMP berlanjut menjadi operasional yang nyata. Hasil pengecekan dan evaluasi selanjutnya akan menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana kesiapan koperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi desa dan kelurahan.
Ervinna
