DetikSR.id Jakarta, Sabtu, 22 November 2025 — Pemerintah Indonesia saat ini tengah bekerja keras merealisasikan Program Strategis Nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dalam situasi ekonomi dunia yang bergejolak, stabilitas politik dan penguatan penegakan hukum menjadi fondasi penting untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam memperkuat solidaritas sosial, 98 Resolution Network kembali menyelenggarakan kegiatan #WargaPeduliWarga Jilid 9 secara serentak di dua wilayah: Jakarta dan Sukoharjo.
Bantuan Sosial di Jakarta, dilaksanakan di dua lokasi yaitu:
1. Kantor Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan — sebanyak 500 paket sembako dibagikan kepada warga yang masuk kategori rentan secara ekonomi.
2. Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan — sebanyak 500 paket sembako diberikan kepada driver ojek online melalui kerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON).
Total 1.000 paket sembako tersebut merupakan hasil dukungan dan partisipasi perusahaan BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Selain itu Pada hari yang sama, kegiatan #WargaPeduliWarga juga dilaksanakan di Balai Desa Dalangan, Dukuh Keden, RT 3 RW 7, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan total 550 paket sembako. Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan BUMN Hutama Karya.
Dalam kegiatan ini, 98 Resolution Network menyampaikan bahwa berbagai upaya Presiden Prabowo Subianto saat ini diarahkan untuk mempercepat kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu pilar terpenting dalam agenda tersebut adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Apabila selama bertahun-tahun praktik korupsi banyak terkait dengan belanja APBN, kini pemerintah memperluas fokus dengan menertibkan kebocoran pada sisi penerimaan negara, terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah “bersih-bersih” ini merupakan upaya penting untuk menjaga integritas keuangan negara dan untuk memastikan setiap rupiah penerimaan negara dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik. KPK dan Kementerian Keuangan diharapkan terus memperkuat kolaborasi serta mempercepat penuntasan kasus-kasus yang merugikan pendapatan negara.
98 Resolution Network mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam memperkuat integritas aparatur negara dan menindak oknum yang merugikan pendapatan negara. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, karena kebocoran penerimaan negara berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membiayai program-program kesejahteraan.
Sejumlah agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan pemerataan gizi, pendidikan, pendapatan, serta peningkatan peluang kerja terus diperkuat. Pemerintah juga tengah melakukan penyempurnaan tata kelola berbagai program nasional agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, disadari bahwa tantangan terbesar dalam menjalankan program-program tersebut adalah korupsi yang telah mengakar. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan, perbaikan sistem, dan penguatan pengawasan. Untuk itu, dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan.
98 Resolution Network mengajak seluruh elemen bangsa berperan aktif menolak praktik “serakahnomic”, yakni perilaku serakah yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat. Berbagai kasus besar yang telah ditangani menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kultur pemerintahan yang bersih.
Selain itu, 98 Resolution Network juga mendorong para pejabat negara di semua tingkatan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik agar lebih peka terhadap dinamika sosial masyarakat. Kehati-hatian, akurasi, dan empati dalam komunikasi politik sangat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat dan stabilitas sosial.(Ervinna)
98 Resolution Network #WargaPeduliWarga
Eli Salomo Sinaga
