DetikSR.Id Bekasi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, H. Akhmad Marjuki, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024–2025 di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (08/12/2025).
Kegiatan berlangsung hangat dan partisipatif dengan kehadiran tokoh masyarakat, perwakilan kelurahan, ibu-ibu pengajian Al Hidayah DPD Kabupaten Bekasi, serta pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Dalam forum tersebut, Marjuki memaparkan bahwa kegiatan pengawasan merupakan bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan seluruh program yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Ia menekankan bahwa ruang partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam memastikan program pemerintah terlaksana dengan benar dan tepat sasaran.
“Makanya ini sangat perlu masukan dari masyarakat. Termasuk jika ada temuan terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, semuanya harus diawasi bersama,” jelas Marjuki, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Marjuki juga menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut sepenuhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat. Warga yang hadir mendapatkan konsumsi dan fasilitas transportasi sebagai bagian dari dukungan kegiatan resmi.
“Jadi para warga yang hadir mendapatkan konsumsi serta transportasi dari anggaran kegiatan,” tambahnya.
Dalam penjelasan yang lebih mendalam, Marjuki menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat terus memperjuangkan model pengelolaan anggaran yang berbasis pada skala prioritas dan prinsip keadilan antardaerah.
“Dalam pengelolaan anggaran itu ada aspek yang tidak boleh diabaikan, yaitu aspek skala prioritas dan aspek keadilan,” tegasnya.
Pemaparan tersebut menjadi pintu dialog antara wakil rakyat dan warga. Suasana diskusi berjalan hangat, menandai bahwa masyarakat tidak hanya antusias hadir, tetapi juga ingin didengar.
Sejumlah warga menyampaikan pandangan mereka mengenai pelaksanaan program pemerintah dan harapan bagi pembangunan di wilayah Pebayuran.
Kasi Trantib Kelurahan Kertasari, Engky Nugroho, mengapresiasi kegiatan pengawasan ini karena memberikan pemahaman baru kepada warga tentang proses kerja pemerintah provinsi.
“Kami merasa bersyukur bisa bertatap muka langsung dengan anggota dewan, tapi kami juga ingin wilayah kami menjadi prioritas dalam pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Mahmud, warga Babelan, menilai kehadiran anggota DPRD secara langsung di tengah masyarakat adalah bentuk keseriusan dewan menjalankan fungsi pengawasan.
“Ini kegiatan yang sangat baik dilakukan anggota dewan. Semoga hal ini dapat terus dilaksanakan,” ujarnya.
Testimoni warga tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemerataan pembangunan masih menjadi isu sosial yang menonjol, sekaligus menjadi harapan besar bagi masyarakat di wilayah Bekasi.
Sebagai penutup kegiatan, Akhmad Marjuki berharap kegiatan pengawasan tidak hanya menjadi agenda rutin DPRD, tetapi juga sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang efektif hanya dapat berjalan jika warga, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan berkolaborasi dalam satu ekosistem yang sama—mengedepankan keterbukaan, keadilan, dan aspirasi yang genuine dari masyarakat.
Kegiatan ini harus menjadi ruang bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” tutupnya.(Rtn)
