DETIKSR. ID BEKASI – Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jumat (5/6/2026), menjadi wadah dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, Ketua BPD Hegar Mukti, para ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus kecamatan Partai Golkar, serta warga setempat.
Forum tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Marjuki menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam fungsi pengawasan pembangunan. Menurutnya, berbagai masukan, kritik, maupun temuan dari warga menjadi bahan evaluasi untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai proyek yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi ruas jalan di wilayah Cikarang, hingga proyek penggantian Jembatan Cibitung.
Menurut Marjuki, forum pengawasan seperti ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga ruang diskusi antara masyarakat dan pemerintah. Warga diberikan kesempatan menyampaikan saran, kritik, maupun temuan terkait pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah provinsi.
“Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai pemerintah provinsi,” ujarnya.
Meski demikian, Marjuki mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan, belum ditemukan laporan pelanggaran atau persoalan signifikan terkait proyek-proyek yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menilai, forum pengawasan sering kali berkembang menjadi ajang penyampaian aspirasi masyarakat yang mirip dengan kegiatan reses. Banyak usulan pembangunan disampaikan warga, meskipun tidak seluruhnya dapat langsung diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan kewenangan.
Dalam kesempatan tersebut, Marjuki juga menyoroti kondisi Terminal Cikarang yang dinilai masih belum optimal pemanfaatannya. Menurutnya, keberadaan terminal bayangan yang masih marak menjadi salah satu penyebab rendahnya aktivitas di terminal resmi.
Ia menilai diperlukan langkah dan penanganan khusus agar kendaraan angkutan umum tidak lagi menaikkan maupun menurunkan penumpang secara sembarangan di pinggir jalan, sehingga fungsi terminal dapat berjalan lebih maksimal dan tertib.
Melalui forum pengawasan ini, DPRD Jawa Barat berharap partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan semakin meningkat sehingga setiap program pemerintah dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan sesuai kebutuhan warga.
