DetikSR.id Jakarta, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menguji coba program yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.
Kebijakan tersebut dirancang sebagai salah satu upaya untuk menekan biaya hidup dan pengeluaran ASN, terutama di tengah kondisi ketika pemerintah belum dapat meningkatkan pendapatan atau gaji ASN.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi ASN.
Menurut dia, ketika peningkatan pendapatan belum dapat dilakukan, pemerintah dan pimpinan instansi perlu memikirkan cara lain untuk membantu mengurangi beban pengeluaran pegawai.
“Ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi,” ujar Zudan dalam unggahan akun Instagram BKN pada 22 Juli 2026.
Menurut Zudan, program tersebut mengedepankan prinsip mendekatkan ASN dengan domisili dan keluarganya. Dengan demikian, ASN diharapkan tidak lagi harus mengeluarkan biaya besar untuk perjalanan maupun kebutuhan hidup akibat penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggal keluarga.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi ASN yang selama ini harus menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan dan anak karena tuntutan pekerjaan.
Selain dapat mengurangi biaya hidup, kedekatan dengan keluarga dinilai dapat memberikan manfaat sosial dan psikologis bagi pegawai.
“BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah sudah akan bisa kita dekatkan ASN kita,” kata Zudan.
Zudan menjelaskan, program tersebut untuk sementara baru diterapkan di lingkungan BKN sebagai tahap uji coba. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi anggaran, pengeluaran pegawai, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik.
Apabila pelaksanaan program memberikan hasil positif, Zudan berharap konsep tersebut dapat menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya.
“Ini untuk BKN saja dulu, nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga bisa menjadi gerakan nasional,” paparnya.
Dengan demikian, program tersebut belum secara otomatis menjadi kebijakan yang berlaku bagi seluruh ASN di Indonesia. Penerapannya di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun instansi lainnya masih bergantung pada kebijakan masing-masing instansi dan hasil evaluasi dari pelaksanaan uji coba di BKN.
Zudan menilai, penempatan ASN yang lebih dekat dengan domisili keluarga dapat memberikan dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Salah satunya adalah berkurangnya biaya perjalanan bagi ASN yang selama ini harus pulang-pergi atau bepergian secara rutin untuk bertemu keluarga.
“Kalau suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air, dan ini saya pahami,” ujarnya.
Penghematan tersebut, menurut Zudan, tidak hanya berkaitan dengan biaya transportasi. Ketika ASN dapat tinggal bersama keluarga, sejumlah pengeluaran rumah tangga juga dapat dikelola secara lebih efisien.
Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai tanpa harus selalu bergantung pada kenaikan pendapatan.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat ASN lebih mudah menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Zudan mengatakan, desain program tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh keresahan ASN yang ingin tetap menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga, tetapi pada saat yang sama harus memenuhi kewajiban sebagai abdi negara.
Ia berharap, kedekatan ASN dengan keluarga tidak mengurangi semangat pengabdian dan produktivitas. Sebaliknya, kondisi tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga sehingga ASN dapat menjalankan tugas secara lebih optimal.
“Memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran,” tegas Zudan.
Meski fokus utama program adalah mendekatkan ASN dengan keluarga dan mengurangi pengeluaran, Zudan menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kinerja maupun kualitas pelayanan publik.
Karena itu, pelaksanaan program akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan penempatan ASN berdasarkan pertimbangan domisili tetap dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Jika terbukti efektif, pola tersebut berpotensi menjadi salah satu pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Instansi pemerintah dapat mempertimbangkan penempatan pegawai dengan memperhitungkan kebutuhan organisasi sekaligus kondisi keluarga dan domisili, sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsi pemerintahan.
Program yang tengah diuji BKN ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan ASN.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menjadi bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pegawai melalui pengurangan beban pengeluaran, bukan semata-mata melalui peningkatan pendapatan.
Dengan pendekatan tersebut, ASN diharapkan dapat bekerja secara lebih efisien, tetap produktif, sekaligus memiliki kesempatan lebih besar untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarga.
Jika uji coba di BKN berhasil dan dapat diterapkan secara lebih luas, kebijakan ini berpotensi menjadi model yang dapat dipertimbangkan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Ervinna
