DetikSR.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas masa depan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York City Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall, New York.
Salah satu agenda yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari Mamdani. Wali Kota New York itu bahkan menawarkan dukungan berupa tim keuangan Pemerintah Kota New York untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tahap persiapan hingga proses penerbitan obligasi daerah.
“Saya sangat antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah.
New York juga telah menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk pengolahan limbah dan berbagai fasilitas publik,” ujar Mamdani dalam keterangannya pada (21/9/2026).
Mamdani mengatakan Pemerintah Kota New York siap berbagi pengalaman dengan Jakarta mengenai aspek teknis dan proses yang diperlukan dalam penerbitan obligasi daerah.
“Kami siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses penerbitan obligasi daerah,” sambungnya.
Rencana penerbitan obligasi daerah bukan gagasan baru bagi Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI sebelumnya telah menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027, bertepatan dengan momentum lima abad Kota Jakarta.
Instrumen tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rencana penerbitannya juga telah dimasukkan dalam KUA-PPAS APBD 2027.
Dengan demikian, tawaran bantuan dari New York menjadi relevan bagi Jakarta karena penerbitan obligasi daerah bukan hanya menyangkut kebutuhan pembiayaan, tetapi juga menuntut kesiapan tata kelola, perencanaan proyek, pengelolaan risiko, serta kepercayaan investor.
Pertukaran pengalaman dengan kota yang telah menggunakan instrumen obligasi untuk membiayai pembangunan dapat menjadi bagian dari proses penguatan kapasitas Pemprov DKI sebelum memasuki tahap penerbitan.
Selain pembiayaan pembangunan, Pramono dan Mamdani bertukar pengalaman mengenai persoalan yang dihadapi kota-kota metropolitan, termasuk transportasi, kemacetan, banjir dan polusi udara.
Dalam pertemuan tersebut, Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam menangani kemacetan dan mengembangkan transportasi publik.
Pramono menjelaskan bahwa Jakarta menghadapi tekanan mobilitas yang sangat besar karena jutaan orang bergerak masuk dan keluar wilayah Jakarta setiap hari.
“Setiap hari lebih dari empat juta orang keluar-masuk Jakarta, terutama pada jam sibuk. Melalui Transjabodetabek, kami ingin mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas wilayah,” kata Pramono.
Menurut Pramono, pengembangan Transjabodetabek diarahkan untuk memperkuat integrasi transportasi Jakarta dengan wilayah penyangga. Kebijakan tersebut sekaligus diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Pemprov DKI juga menjalankan kebijakan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat. Kelompok penerima manfaat antara lain lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima KJP, serta mahasiswa penerima KJMU.
Persoalan banjir juga menjadi bagian dari pembahasan kedua pemimpin kota. Pramono memaparkan sejumlah langkah Jakarta dalam memperkuat sistem pengendalian banjir, termasuk pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendalian banjir serta upaya mengurangi penggunaan air tanah.
Kebijakan pengurangan penggunaan air tanah menjadi penting karena berkaitan dengan persoalan penurunan muka tanah yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu tantangan utama Jakarta.
“Sama seperti New York, salah satu tantangan Jakarta adalah banjir. Karena itu, kami terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta mengembangkan Giant Sea Wall,” jelas Pramono.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Jakarta dan New York tidak berhenti pada isu transportasi atau pembiayaan. Keduanya juga menghadapi tantangan kota besar yang membutuhkan kombinasi antara pembangunan infrastruktur, kebijakan publik, pembiayaan jangka panjang, serta penguatan layanan kepada masyarakat.
Pertemuan Pramono dan Mamdani berlangsung di tengah agenda Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026 yang digelar di New York pada 19–21 September 2026.
U20 merupakan forum yang mempertemukan para pemimpin kota besar dunia untuk bertukar perspektif dan merumuskan rekomendasi mengenai berbagai persoalan perkotaan. Pada 2026, siklus U20 dipimpin bersama oleh New York dan Los Angeles.
Bagi Jakarta, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengikuti forum internasional, tetapi juga membuka ruang kerja sama langsung dengan kota-kota global.
Dalam forum U20, Pramono juga menyampaikan bahwa Jakarta memiliki 37 proyek pengembangan kota dengan potensi nilai investasi mencapai sekitar US$7 miliar. Ia mengundang mitra kota, dunia usaha, dan mitra global untuk berinvestasi sekaligus membangun Jakarta.
Pertemuan dengan Mamdani kemudian memperluas agenda tersebut ke isu pembiayaan pembangunan. Tawaran New York untuk berbagi pengalaman penerbitan obligasi daerah dapat menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih teknis antara kedua pemerintah kota.
Bagi Jakarta, tantangan berikutnya bukan sekadar menerbitkan Jakarta Bond, tetapi memastikan instrumen pembiayaan tersebut memiliki dasar proyek yang jelas, tata kelola yang kuat, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Pertemuan Pramono dan Mamdani dengan demikian menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antarkota sekaligus mencari model pembiayaan dan solusi yang dapat menjawab kebutuhan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan persoalan infrastruktur dan mobilitas yang semakin kompleks.
Ervinna
