DetikSR.id Jakarta, Bank Indonesia (BI) mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi lintas negara sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga, menekan eksposur terhadap volatilitas nilai tukar, serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi lintas batas.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa penguatan kerja sama internasional menjadi kunci untuk menghadapi berbagai risiko global, mulai dari ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ancaman siber, hingga potensi gejolak pasar keuangan. Dalam situasi tersebut, koordinasi kebijakan antarnegara perlu diperkuat agar stabilitas ekonomi dan keuangan tetap terjaga.
“Dengan demikian, perluasan transaksi mata uang lokal dapat mendukung ketahanan ekonomi kawasan dalam menghadapi gejolak eksternal,” ujar Destry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, pada (18/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank), termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), yang berlangsung pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Gubernur BI Destry Damayanti dan Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara.
Kurangi Ketergantungan Pada Mata Uang Negara Ketiga
Perluasan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan eksternal kawasan.
Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat melakukan transaksi perdagangan dan investasi dengan menggunakan mata uang masing-masing negara sesuai skema kerja sama yang berlaku, sehingga kebutuhan terhadap mata uang perantara dapat dikurangi.
Bagi dunia usaha, penggunaan mata uang lokal berpotensi menekan biaya konversi, mengurangi risiko nilai tukar yang timbul dari penggunaan mata uang ketiga, serta meningkatkan kepastian dalam penyelesaian transaksi lintas negara. Dalam skala regional, mekanisme tersebut juga dapat memperkuat konektivitas ekonomi dan mendukung diversifikasi sistem pembayaran internasional.
Namun, efektivitas LCT tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur pembayaran, likuiditas pasar valuta asing, keseimbangan perdagangan, serta kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme transaksi yang tersedia. Karena itu, perluasan penggunaannya perlu diiringi penguatan pasar keuangan dan koordinasi kebijakan antarotoritas.
Di tengah perubahan lanskap ekonomi global, upaya tersebut menjadi semakin relevan. Ketidakpastian geopolitik dan fragmentasi perdagangan dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, serta rantai pasok internasional.
Penguatan transaksi mata uang lokal diharapkan dapat menjadi salah satu lapisan perlindungan terhadap risiko eksternal, meskipun tidak menghilangkan seluruh potensi gejolak ekonomi global.
BI Dorong Pembayaran Lintas Negara Yang Lebih Cepat dan Murah
Selain memperluas transaksi mata uang lokal, BI menempatkan penguatan sistem pembayaran digital sebagai bagian penting dari agenda ketahanan ekonomi. Sistem pembayaran yang efisien, aman, dan saling terhubung dinilai mampu memperlancar perdagangan, menekan hambatan transaksi, serta memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal.
Dalam konteks tersebut, Destry mengapresiasi capaian Presidensi G20 dalam memperjelas standar hukum dan regulasi bagi inovasi keuangan digital. Kerangka regulasi yang memadai diperlukan agar perkembangan teknologi dapat berlangsung tanpa mengabaikan pelindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan integritas pasar.
BI juga mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara yang bertujuan membuat transaksi internasional lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses.
“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan,” tutur Destry.
Penyempurnaan sistem pembayaran lintas negara menjadi penting karena transaksi internasional masih menghadapi tantangan berupa biaya yang relatif tinggi, waktu penyelesaian yang panjang, keterbatasan akses, dan perbedaan standar antarnegara.
Interoperabilitas sistem pembayaran serta penyelarasan regulasi diharapkan dapat mengurangi hambatan tersebut sekaligus memperkuat efisiensi transaksi ekonomi global.
QR Antarnegara dan QRIS Perluas Akses Keuangan
Sejalan dengan agenda global tersebut, BI terus mendorong pembayaran berbasis kode QR lintas negara dan penggunaan mata uang lokal untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung aktivitas perdagangan, serta memperluas inklusi keuangan.
Pembayaran QR lintas negara memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi di negara mitra melalui sistem pembayaran yang terhubung.
Sementara itu, pemanfaatan mata uang lokal dapat melengkapi upaya tersebut dengan mengurangi kebutuhan konversi melalui mata uang ketiga dalam transaksi yang memenuhi skema kerja sama.
Di dalam negeri, BI juga memperluas pemanfaatan digitalisasi keuangan melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), khususnya oleh generasi muda dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Transaksi digital yang tercatat berpotensi membantu pelaku UMKM membangun rekam jejak keuangan yang lebih terukur. Apabila didukung tata kelola data yang memadai dan penilaian kredit yang sesuai, rekam jejak tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pembiayaan.
Dengan demikian, digitalisasi pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga dapat mendukung perluasan akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas usaha. Meski demikian, manfaat tersebut tetap membutuhkan penguatan literasi keuangan digital, perlindungan data, keamanan siber, serta pengawasan terhadap risiko penipuan dan penyalahgunaan sistem pembayaran.
G20 Perkuat Agenda Ketahanan Ekonomi Global
Dalam rangkaian pertemuan IMF–World Bank, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral membahas Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) untuk memperkuat daya tahan ekonomi dunia di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung.
Agenda tersebut mencakup pemeliharaan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, perbaikan iklim usaha, serta modernisasi pasar tenaga kerja guna mendorong pertumbuhan sektor swasta.
Para pembuat kebijakan juga menyoroti peluang pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan digitalisasi, yang perlu didukung investasi pada infrastruktur digital serta energi berkelanjutan.
Pemanfaatan AI dan teknologi digital dinilai membuka peluang peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Sementara itu, diversifikasi rantai pasok dan investasi energi berkelanjutan dapat membantu negara-negara mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan dan perubahan kondisi ekonomi global.
Meski demikian, pemanfaatan teknologi juga membutuhkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola yang kuat. Tanpa kebijakan yang tepat, kesenjangan digital dan risiko keamanan siber berpotensi menghambat pemerataan manfaat transformasi ekonomi.
Karena itu, koordinasi kebijakan menjadi salah satu faktor penentu agar inovasi dapat berjalan seiring dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Atasi Ketidakseimbangan Global dan Kerentanan Utang
Kerja sama internasional juga menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai ketidakseimbangan ekonomi global, kerentanan utang, dan kelancaran perdagangan internasional.
IMF menekankan pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global, penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan negara anggota, serta reformasi kuota dan tata kelola lembaga tersebut. Agenda ini berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas sistem keuangan internasional dalam merespons tekanan ekonomi dan membantu negara anggota menghadapi gejolak.
Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kondisi domestik, tetapi juga oleh dinamika arus modal, biaya pendanaan, permintaan ekspor, serta perubahan sentimen investor global. Oleh sebab itu, penguatan kerja sama multilateral diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dan mengurangi risiko penularan tekanan ekonomi antarnegara.
Pada saat yang sama, pengelolaan utang yang berkelanjutan, penguatan fundamental ekonomi, dan kebijakan makroekonomi yang kredibel tetap menjadi fondasi utama untuk menjaga ketahanan nasional.
Inggris Terima Presidensi G20 Finance Track
Pembahasan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 turut menyoroti pentingnya membangun sektor keuangan yang inovatif, efisien, dan berdaya tahan. Sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat, agenda yang dibahas mencakup peningkatan efektivitas regulasi dan pengawasan, penyederhanaan regulasi, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Rangkaian pertemuan tersebut juga menandai serah terima Presidensi G20 Finance Track dari Amerika Serikat kepada Inggris. Pergantian kepemimpinan ini menjadi momentum untuk melanjutkan pembahasan berbagai agenda ekonomi dan keuangan global, termasuk penguatan sistem keuangan, peningkatan efisiensi pembayaran lintas negara, dan pengelolaan risiko yang muncul dari perubahan ekonomi dunia.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam forum G20 menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dengan negara mitra sekaligus menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Kebijakan
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan otoritas global untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Perluasan transaksi mata uang lokal, pengembangan pembayaran digital lintas negara, dan penguatan interoperabilitas sistem pembayaran menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun, keberhasilan agenda ini akan ditentukan oleh konsistensi implementasi, kesiapan infrastruktur, kepercayaan pelaku usaha, serta kemampuan otoritas dalam mengantisipasi risiko baru.
Di tengah ketidakpastian global, penguatan kerja sama internasional perlu berjalan beriringan dengan pembenahan fundamental ekonomi domestik. Diversifikasi perdagangan, peningkatan produktivitas, penguatan industri, dan pendalaman pasar keuangan tetap diperlukan agar manfaat integrasi ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.
Dengan pendekatan tersebut, perluasan penggunaan mata uang lokal dan digitalisasi pembayaran diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen efisiensi transaksi, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dan kawasan terhadap tekanan eksternal.
Ervinna
