DetikSR.id Jakarta, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal membiayai pembangunan puluhan ribu rumah susun (rusun) subsidi pada 2026 melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perkotaan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, target pembiayaan rusun subsidi tahun depan mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu pembiayaan rusun hanya sekitar 140 unit, maka pada 2026 jumlahnya ditingkatkan menjadi puluhan ribu unit.
“Sudah ditargetkan juga, tahun lalu rumah susun pembiayaannya cuma 140 unit. Tahun ini naik menjadi puluhan ribu,” ujar Maruarar Sirait usai rapat di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri, di Jakarta, (17/4/2026).
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan peningkatan target tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian PKP dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Menurutnya, kerja sama tersebut berjalan efektif dan menghasilkan berbagai terobosan baru, baik untuk pembiayaan rusun subsidi maupun rumah tapak.
Ia menambahkan, pemerintah pada 2026 menargetkan penyaluran FLPP mencapai 350 ribu unit rumah, yang terdiri dari 50 ribu unit rusun subsidi dan 300 ribu unit rumah tapak.
“Jadi nanti ada pembiayaan buat rumah susun dan juga pembiayaan buat rumah tapak. Tahun lalu rumah tapak 278 ribu unit, tahun ini realisasinya juga akan besar,” kata Ara.
Pemerintah menilai pembangunan rusun subsidi menjadi solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan di wilayah perkotaan yang terus meningkat.
Keterbatasan lahan serta tingginya harga tanah di kota-kota besar membuat konsep hunian vertikal dinilai lebih relevan dibanding rumah tapak.
Sebelumnya, Maruarar juga menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan rusun subsidi yang berpihak kepada rakyat kecil.
Ia menyebut penyusunan kebijakan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, pengembang, hingga masyarakat penghuni.
“Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” tegasnya dalam
Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rusun Subsidi di Jakarta.
Menurut Ara, pemerintah ingin memastikan rusun subsidi bukan sekadar bangunan, tetapi benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak, nyaman, dan manusiawi.
Luas Unit Diperbesar hingga 45 Meter Persegi
Salah satu terobosan yang tengah disiapkan pemerintah adalah peningkatan kualitas unit rusun subsidi.
Jika sebelumnya luas unit identik dengan tipe 21 hingga 36 meter persegi, kini pemerintah berencana memperluas ukuran maksimal menjadi 45 meter persegi.
Dengan ukuran tersebut, unit rusun subsidi diharapkan dapat memiliki dua hingga tiga kamar tidur sehingga lebih sesuai bagi keluarga muda maupun rumah tangga dengan anak.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mendukung rencana tersebut. Menurutnya, standar minimal kebutuhan ruang layak huni adalah 7,2 meter persegi per kapita.
“Perluasan luas rusun subsidi hingga 45 meter persegi akan meningkatkan kelayakan hunian,” ujar Amalia.
Ia juga mencatat backlog perumahan di kawasan perkotaan saat ini tiga kali lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan.
Selain peningkatan fisik bangunan, pemerintah juga menyiapkan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat. Salah satunya melalui tenor kredit yang lebih panjang hingga 30 tahun dengan bunga tetap rendah di kisaran 6 persen.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka opsi skema inden yang didukung perbankan serta model rent to own atau sewa beli agar masyarakat lebih mudah memiliki hunian.
Dengan kombinasi pembiayaan murah, unit lebih luas, dan target pembangunan besar, pemerintah berharap program rusun subsidi 2026 dapat menjadi solusi nyata bagi kebutuhan rumah rakyat, terutama di kota-kota besar yang menghadapi tekanan harga properti dan keterbatasan lahan.
Ervinna
