DetikSR.id Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi pada September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengatakan selama enam bulan terakhir jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang. Meski demikian, jumlah masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tetap tergolong besar.
“Artinya, selama enam bulan terakhir jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430.000 orang. Meski demikian, masih ada hampir 23 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar Edy dalam keterangannya di Jakarta, pada (5/8/2026).
BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.
Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga kebutuhan pokok serta pola konsumsi masyarakat.
Menurut Edy, garis kemiskinan sebaiknya dipahami dalam konteks rumah tangga, bukan individu. Hal ini karena sebagian besar pengeluaran, seperti biaya tempat tinggal, listrik, air, serta konsumsi pangan, ditanggung secara bersama oleh anggota keluarga.
Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,62 orang, maka garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan.
Nilai tersebut berbeda-beda di setiap provinsi karena dipengaruhi tingkat harga, pola konsumsi, serta jumlah anggota rumah tangga miskin.
Dari sisi wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan di desa mencapai 10,67 persen, sedangkan di kota sebesar 6,34 persen.
Meski kedua wilayah sama-sama mengalami penurunan dibandingkan September 2025, kualitas pengentasan kemiskinan menunjukkan tren yang berbeda.
BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun di wilayah perkotaan, tetapi justru meningkat di perdesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kota semakin mendekati garis kemiskinan, sementara penduduk miskin di desa semakin jauh dari batas tersebut.
Fenomena serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks ini menurun di perkotaan, namun meningkat di perdesaan. Artinya, kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil di kota, tetapi semakin melebar di desa. Secara spasial, hampir seluruh wilayah Indonesia mencatat penurunan tingkat kemiskinan.
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penurunan terbesar, yakni 0,21 poin persentase. Namun demikian, Jawa masih menjadi penyumbang jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, yakni 12,02 juta orang atau sekitar 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.
Sementara itu, Kalimantan menjadi pulau dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 870 ribu orang atau 3,79 persen dari total penduduk miskin nasional.
Data BPS tersebut menunjukkan bahwa meskipun tren kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pengentasan kemiskinan masih cukup besar.
Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat miskin di wilayah perdesaan yang menghadapi tingkat kemiskinan lebih tinggi serta kondisi kesejahteraan yang relatif lebih berat dibandingkan wilayah perkotaan.
Ervinna
