DetikSR.id Jakarta, Penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim menuai kritik keras dari koalisi masyarakat sipil. Di tengah berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Hashim didesak mundur karena dinilai berpotensi menghadirkan konflik kepentingan dan menjadikan diplomasi iklim Indonesia sebagai representasi kepentingan bisnis energi fosil serta industri ekstraktif.
Desakan tersebut mencuat seiring meningkatnya sorotan terhadap komposisi delegasi Indonesia dalam forum iklim internasional. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, keterlibatan figur yang memiliki kedekatan dengan kepentingan bisnis ekstraktif justru berisiko melemahkan kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan keadilan iklim.
Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, menilai pemerintah terlalu lama membiarkan kepentingan bisnis yang berpotensi merusak lingkungan masuk ke dalam struktur delegasi diplomasi iklim.
“Sudah terlalu lama delegasi Indonesia mendatangkan orang dengan kepentingan bisnis perusak alam, bukan iklim,” ujar Sisilia dalam keterangan tertulis yang diterima pada (12/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut semakin tidak dapat dibenarkan ketika Indonesia terus menghadapi dampak krisis iklim, mulai dari bencana ekologis hingga meningkatnya kerentanan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.
Sisilia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi delegasi Indonesia, terutama dengan mengeluarkan figur-figur yang memiliki kepentingan bisnis di sektor energi fosil dan perusahaan yang berkaitan dengan pembakaran hutan.
“Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup mengagendakan bersih-bersih delegasi Indonesia dari pebisnis energi fosil dan perusahaan pembakar hutan yang bisa dipastikan akan berjuang untuk kelangsungan profit para eksekutif, bukan pekerja, alam, serta rakyat banyak,” tegasnya.
Konflik Kepentingan Dinilai Menggerus Kredibilitas Diplomasi Iklim
Kritik serupa disampaikan Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA, Firdaus Cahyadi. Ia menilai penempatan figur dari kalangan bisnis ekstraktif dan energi fosil dalam posisi strategis diplomasi iklim berpotensi menciptakan benturan kepentingan yang serius.
Menurut Firdaus, diplomasi iklim seharusnya dijalankan oleh figur yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan dan kepentingan publik, bukan oleh pihak yang berpotensi memiliki kepentingan ekonomi terhadap keberlanjutan industri penyumbang emisi.
“Penunjukan pebisnis sektor bisnis ekstraktif dan energi fosil sebagai pimpinan delegasi diplomasi iklim berpotensi memicu potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang nyata sehingga akan memperlemah posisi tawar Indonesia dalam perundingan internasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata menyangkut siapa yang duduk dalam delegasi, melainkan juga menyangkut arah kebijakan dan konsistensi Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim global.
Kritik lebih keras datang dari Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, yang hadir sebagai observer dalam COP31 di Antalya.
Al Amin menilai substansi pidato dan posisi pemerintah Indonesia dalam rangkaian perundingan iklim internasional jauh dari harapan.
Menurutnya, delegasi Indonesia belum menunjukkan ambisi maupun rencana aksi konkret untuk menjawab eskalasi krisis iklim, terutama dampaknya terhadap masyarakat rentan di kawasan timur Indonesia.
Ia menyoroti penderitaan petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat pesisir yang menghadapi tekanan ekologis akibat ekspansi pertambangan, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta aktivitas industri ekstraktif lainnya.
“Tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan, tidak ada ambisi, tidak ada rencana aksi iklim yang dibawa dan disampaikan oleh utusan pemerintah Indonesia di COP31. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan semuanya omong kosong,” cetus Al Amin.
Menurutnya, sikap pemerintah dalam pembahasan agenda just transition atau transisi berkeadilan juga menunjukkan ketidaktegasan. Pemerintah dinilai masih menempatkan stabilitas ekonomi dan kepentingan industri sebagai pertimbangan utama, bahkan ketika agenda tersebut seharusnya memastikan perubahan sistem energi tidak mengorbankan masyarakat pekerja dan kelompok rentan.
Al Amin menilai pemerintah masih mempertahankan berbagai koridor kebijakan yang berpotensi melindungi kepentingan korporasi di sektor batu bara, nikel, bauksit, perdagangan karbon, hingga industri perikanan skala besar.
“Pernyataan dan pandangan yang diutarakan oleh pemerintah Indonesia di sesi transisi berkeadilan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah enggan mengimplementasikan transisi berkeadilan yang didorong komunitas global karena khawatir ekonomi Indonesia terganggu. Padahal, ekonomi Indonesia akan lebih terganggu dan hancur apabila krisis iklim terus terjadi,” tegasnya.
Penolakan terhadap dominasi kepentingan bisnis dalam diplomasi iklim juga disuarakan generasi muda. Koordinator Climate Rangers Indonesia, Ginanjar Aryasuta, menegaskan bahwa anak muda tidak menginginkan agenda transisi energi yang hanya menjadi jargon politik, sementara struktur ekonomi yang menghasilkan krisis ekologis tetap dipertahankan.
“Anak muda menolak janji transisi energi yang dikendalikan oleh mereka yang masih mengeruk keuntungan dari krisis ekologis. Kami menuntut pemimpin iklim yang bersih dari kepentingan bisnis demi mengamalkan keadilan iklim bagi generasi mendatang,” ujar Ginanjar.
Bagi kelompok masyarakat sipil, transisi energi tidak cukup hanya diwujudkan melalui target penurunan emisi dan pembangunan proyek energi terbarukan. Proses tersebut harus disertai perubahan mendasar terhadap ketergantungan pada bahan bakar fosil, perlindungan masyarakat terdampak, serta jaminan bahwa biaya transisi tidak dibebankan kepada rakyat.
Tiga Tuntutan Kepada Presiden dan Pemerintah
Seiring berlangsungnya COP31, koalisi masyarakat sipil merumuskan sejumlah tuntutan kepada Presiden RI dan kementerian terkait.
Pertama, pemerintah diminta berkomitmen menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap dan mempercepat pengembangan energi bersih serta terbarukan yang terjangkau bagi masyarakat.
Kedua, Indonesia didesak memperjuangkan pendanaan adaptasi perubahan iklim dan pemulihan bencana yang bersumber dari hibah murni negara-negara maju. Skema pendanaan tersebut dinilai penting agar negara berkembang tidak semakin terbebani oleh utang dalam menghadapi dampak krisis iklim yang sebagian besar dipicu oleh emisi historis negara-negara industri.
Ketiga, koalisi mendesak Hashim Djojohadikusumo mundur dari posisi Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim. Mereka juga meminta pemerintah mengganti pimpinan delegasi iklim dengan figur yang memiliki pengalaman dalam perundingan internasional, memahami persoalan keadilan iklim, serta terbebas dari kepentingan bisnis ekstraktif.
“Indonesia harus membersihkan struktur delegasi resmi Indonesia secara menyeluruh dari para pelobi energi fosil dan pebisnis ekstraktif,” tegas Firdaus.
COP31 di Antalya menjadi ujian penting bagi konsistensi Indonesia dalam menjalankan komitmen perubahan iklim di tengah ketergantungan ekonomi nasional terhadap industri ekstraktif dan bahan bakar fosil.
Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas dan tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi lingkungan global. Namun, posisi tersebut dinilai tidak akan berarti apabila komitmen internasional tidak diikuti perubahan kebijakan yang nyata di dalam negeri.
Ketergantungan pada batu bara, ekspansi pertambangan, tekanan terhadap kawasan hutan, serta kepentingan industri beremisi tinggi masih menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan transisi energi.
Di sinilah persoalan komposisi delegasi menjadi krusial. Diplomasi iklim bukan sekadar forum untuk menyampaikan komitmen pemerintah, melainkan arena untuk memperjuangkan kepentingan publik, keselamatan lingkungan, dan hak generasi mendatang.
Bagi koalisi masyarakat sipil, kehadiran figur yang dinilai memiliki potensi konflik kepentingan dalam struktur diplomasi iklim justru mempertanyakan keberpihakan negara: apakah Indonesia benar-benar memperjuangkan keadilan iklim, atau justru mempertahankan kepentingan ekonomi yang selama ini berkontribusi terhadap krisis ekologis?
Desakan agar Hashim Djojohadikusumo mundur pun menjadi bagian dari tuntutan yang lebih besar, yakni pembenahan menyeluruh terhadap arah diplomasi dan kebijakan iklim Indonesia. Pemerintah kini dituntut membuktikan bahwa komitmen terhadap keadilan iklim bukan sekadar retorika di panggung internasional, melainkan keberpihakan nyata terhadap rakyat dan lingkungan.
Ervinna
