DETIKSr. I’d Bekasi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, SM.MM, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024–2025 di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Senin (21/10/2025) siang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintahan Desa Pantai Mekar, perwakilan Kecamatan Muaragembong, Kapolsek setempat, Ketua PK Partai Golkar Kabupaten Bekasi, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh program yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai dengan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.
“Makanya ini sangat perlu masukan dan arahan dari masyarakat. Termasuk jika ada temuan terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, semuanya harus diawasi bersama,” ujar Akhmad Marjuki yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan tersebut sepenuhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat.
“Jadi para warga yang hadir dalam kegiatan ini mendapatkan konsumsi serta amplop sebagai bentuk dukungan dari anggaran kegiatan resmi,” tambahnya.
Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang disambut antusias oleh masyarakat setempat.
Kasi Pemerintahan Desa Pantai Mekar, Rohmat, memberikan apresiasi atas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Akhmad Marjuki.
“Masukan saya, agar pembangunan yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Barat lebih ditingkatkan lagi, karena anggaran desa tidak bisa menyerap semua aspirasi warga kami,” ungkapnya.
Rohmat berharap kegiatan serupa dapat sering dilakukan agar masyarakat semakin memahami arah pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi.
“Kegiatan seperti ini membuka ruang komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan warga,” tutup Rohmat.
Di akhir kegiatan, Akhmad Marjuki juga menyerahkan hak peserta sesuai ketentuan dan berharap kegiatan pengawasan seperti ini dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah provinsi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
