DetikSR.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis pembangunan Embung Kebagusan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dapat membantu mengurangi risiko banjir di Ibu Kota. Infrastruktur pengendali air tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2027, dengan harapan mampu menahan hingga 8 persen aliran air di daerah aliran sungai (DAS) Mampang dan Krukut.
Optimisme itu disampaikan Pramono saat meninjau pembangunan Embung Kebagusan di Jakarta, pada (13/10/2026).
Menurut dia, pembangunan embung dan waduk merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pengendalian banjir secara menyeluruh.
“Penanganan ini mudah-mudahan bisa menahan air sampai dengan 8 persen,” kata Pramono.
Pramono menjelaskan, penanganan banjir Jakarta tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis infrastruktur. Karena itu, Pemprov DKI mengombinasikan pembangunan embung dan waduk dengan normalisasi sungai serta peningkatan kapasitas penampungan air untuk mengantisipasi curah hujan tinggi.
Sejumlah sungai yang menjadi sasaran normalisasi antara lain Sungai Ciliwung, Krukut Lama, dan Cakung. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kelancaran aliran air sekaligus mengurangi potensi luapan sungai yang dapat menggenangi permukiman warga.
Menurut Pramono, periode kemarau yang relatif panjang harus dimanfaatkan untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur pengendali banjir. Dengan demikian, berbagai proyek strategis dapat diselesaikan sebelum memasuki periode dengan curah hujan tinggi.
“Pembangunan embung dan waduk ini menjadi salah satu upaya kami untuk meningkatkan daya tampung air dan mengurangi dampak banjir di Jakarta,” ujarnya.
Tak Hanya Menampung Air Hujan
Pramono menegaskan, fungsi Embung Kebagusan tidak hanya sebatas menampung air hujan untuk mengurangi risiko banjir. Pemprov DKI juga berencana mengoptimalkan pemanfaatan air yang tersimpan agar memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat di sekitar lokasi.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemprov DKI akan menjajaki kerja sama antara Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan PAM Jaya. Kerja sama itu diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan air embung bagi kebutuhan warga, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan kualitas air yang berlaku.
“Nantinya PAM Jaya yang akan menghitung berapa tarif dan sebagainya,” jelas Pramono.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air di Jakarta diarahkan tidak hanya untuk mengatasi persoalan banjir, tetapi juga untuk meningkatkan nilai guna sumber daya air. Meski demikian, realisasi pemanfaatan air embung masih memerlukan kajian mengenai kualitas air, kapasitas pengolahan, jaringan distribusi, serta skema tarif yang sesuai.
Pembebasan Lahan Mencapai Rp 200 Miliar
Di balik pembangunan Embung Kebagusan, kebutuhan anggaran menjadi salah satu aspek penting. Pramono memperkirakan biaya pembebasan lahan untuk embung seluas sekitar dua hektare tersebut mencapai Rp 200 miliar.
Sementara itu, anggaran pembangunan fisik diperkirakan lebih dari Rp 50 miliar. Besarnya kebutuhan pembiayaan tersebut mencerminkan tantangan penyediaan lahan untuk infrastruktur pengendali banjir di Jakarta, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang.
Investasi tersebut diharapkan menghasilkan manfaat jangka panjang melalui peningkatan kapasitas tampungan air dan pengurangan potensi kerugian akibat banjir.
Namun, efektivitasnya tetap akan bergantung pada kapasitas tampungan, kondisi aliran sungai, sistem drainase yang terhubung, serta pemeliharaan infrastruktur setelah beroperasi.
Tiga Proyek Ditargetkan Beroperasi Pada 2027
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan Embung Kebagusan merupakan bagian dari proyek JakTirta. Selain proyek tersebut, Pemprov DKI juga tengah mengerjakan Embung Cilangkap di Pondok Labu dan Waduk Tiu Sunter Hulu.
Ketiga proyek itu ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2027.
“Target kami adalah di Februari 2027 ketiga embung dan waduk ini sudah beroperasi,” ujar Ika.
Selain ketiga proyek tersebut, Ika menyebut dua embung di Jakarta Timur dan satu embung di Jakarta Barat telah diselesaikan pada tahun anggaran 2026. Penambahan infrastruktur ini diharapkan memperkuat kapasitas pengendalian air di berbagai wilayah Jakarta.
Tantangan Berikutnya Memastikan Manfaat di Lapangan
Pembangunan embung dan waduk menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko banjir di Jakarta. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari selesainya proyek konstruksi atau tercapainya target operasional.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan kapasitas tampungan berfungsi sesuai perencanaan, saluran penghubung tidak tersumbat, sedimentasi terkendali, dan koordinasi pengelolaan air berjalan efektif. Penanganan banjir juga perlu didukung perbaikan drainase lingkungan, pengelolaan sampah, serta pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan genangan.
Target penahanan air hingga 8 persen di DAS Mampang dan Krukut menjadi salah satu indikator yang perlu dijelaskan lebih terperinci, termasuk dasar perhitungan, cakupan wilayah, dan kondisi hidrologis yang digunakan. Kejelasan indikator tersebut penting agar kontribusi Embung Kebagusan terhadap pengurangan banjir dapat dievaluasi secara terukur.
Dengan target operasional Februari 2027, Embung Kebagusan diharapkan menjadi salah satu tambahan infrastruktur untuk memperkuat ketahanan Jakarta menghadapi banjir. Tantangan utama Pemprov DKI selanjutnya adalah memastikan proyek selesai tepat waktu dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah daftar pembangunan infrastruktur.
Ervinna
