DetikSR.id LUBUKLINGGAU — Persoalan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dalam kegiatan Meaningful Participation yang digelar Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BSOJK) bersama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, di Hotel Grand Zury Lubuklinggau, Rabu (13/8/2026).
Kegiatan bertema “Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” tersebut merupakan bagian dari Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026.
Namun, forum ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi ekonomi. Di tengah tingginya kebutuhan pelaku usaha terhadap akses permodalan, kegiatan reses tersebut menjadi momentum politik kebijakan bagi Fauzi Amro untuk membawa langsung persoalan masyarakat ke tingkat pengambilan keputusan di DPR RI.
Akses pembiayaan, bunga pinjaman, peningkatan kapasitas usaha hingga pemasaran digital menjadi persoalan yang dinilai membutuhkan keberpihakan kebijakan.
Fauzi Amro menegaskan, aspirasi pelaku UMKM tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam forum reses.
“Karena itu, saya bersama teman-teman di Komisi XI, OJK, LPS, Bank Indonesia dan seluruh mitra akan bersepakat melakukan intervensi terhadap beberapa persoalan tersebut,” ujar Fauzi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa agenda penguatan UMKM tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai bagian dari fungsi politik pengawasan dan perjuangan kebijakan di tingkat pusat.
Fauzi menjelaskan, Meaningful Participation bermakna keterlibatan seluruh pihak secara nyata dan bermakna dalam proses penyusunan maupun penguatan kebijakan.
Karena itu, ia meminta para pelaku UMKM tidak ragu menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung.
Menurutnya, UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Masukan dari pelaku UMKM sangat penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan UMKM harus ditangani secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan yang terjangkau, peningkatan kapasitas dan kualitas usaha hingga perluasan akses pasar melalui platform digital.
Sementara itu, Wali Kota Lubuklinggau H. Rachmat Hidayat yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Emra Endi Kesumah, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut.
Menurutnya, pertemuan yang mempertemukan pemerintah daerah, DPR RI, OJK, perbankan dan pelaku UMKM tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam membuka akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
Pemkot berharap berbagai masukan yang muncul dalam forum dapat ditindaklanjuti menjadi solusi konkret bagi pelaku UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala OPD serta ratusan pelaku UMKM Kota Lubuklinggau.
Dengan membawa langsung suara pelaku usaha ke forum yang melibatkan lembaga-lembaga strategis sektor keuangan, reses Fauzi Amro kali ini menegaskan satu pesan politik: penguatan ekonomi rakyat harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan. ( Rif’at Achmad )
