DETIKSR.ID Bekasi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, H. Akhmad Marjuki, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Minggu (25/01/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk forum dialog tersebut berlangsung hangat dan partisipatif. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, Karang Taruna, warga setempat, serta jajaran pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Forum ini menjadi ruang terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Marjuki menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD untuk memastikan setiap program berjalan sesuai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif serta tepat sasaran.
“Pengawasan ini penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dan temuan dari warga sangat diperlukan,” ujar Marjuki, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan tersebut sepenuhnya dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk dukungan konsumsi dan transportasi bagi warga yang hadir sebagai bagian dari kegiatan resmi.
Selain itu, Marjuki menyampaikan sejumlah rencana program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi pada 2026, di antaranya pelebaran jalan sepanjang 1,9 kilometer ruas Cikarang–Cibarusah, pembangunan empat unit sekolah baru tingkat SMA, serta perbaikan tiga unit jembatan.
Pemaparan tersebut memicu diskusi aktif. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Kepala Desa Kedungwaringin, Tita Komala, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pemahaman kepada warga mengenai peran anggota DPRD Provinsi sekaligus membuka akses komunikasi langsung dengan pemerintah.
“Kami senang bisa berdialog langsung. Harapannya ke depan bantuan anggaran provinsi dapat diprioritaskan untuk Desa Kedungwaringin,” ujarnya.
Ia menambahkan, desanya masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan, seperti keterbatasan armada pengangkut sampah dan kerusakan saluran irigasi yang berpotensi memicu banjir saat musim hujan.
“Masih minim truk sampah dan irigasi yang rusak. Saat hujan deras, desa kami rawan banjir. Kami sangat membutuhkan sarana dan prasarana pendukung,” katanya.
Aspirasi serupa juga disampaikan warga lainnya. Rosi Rosadi, misalnya, menyoroti minimnya fasilitas olahraga bagi masyarakat.
“Kami berharap keluhan warga bisa didengar dan didorong realisasinya oleh Pak Marjuki,” ucapnya.
Tingginya partisipasi warga dalam forum tersebut mencerminkan masih adanya persoalan pemerataan pembangunan di tingkat desa, sekaligus menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap peran wakil rakyat.
Menutup kegiatan, Marjuki berharap pengawasan tidak sekadar menjadi agenda rutin DPRD, tetapi menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pengawasan yang efektif hanya bisa terwujud lewat kolaborasi warga, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan. Ini harus menjadi ruang bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.
