DetikSR.id JATINANGOR | Menjelang rencana pelantikan pejabat akademis dilingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor menuai konflik vertikal dan horisontal. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Sumedang, Apip Hadi Susanto dalam keterangan pers nya, Minggu (21/9/2025).
Dia menyampaikan harapannya agar proses rotasi jabatan mengedepankan asas kinerja dan profesionalisme. Apip menegaskan, IPDN sebagai institusi pemerintah harus memberi contoh kepada lembaga lain dalam hal rotasi dan mutasi pejabat.
“Kami berharap tidak ada unsur kedaerahan maupun kelompok. Rotasi harus dilakukan berdasarkan kelayakan, kinerja, profesional, dan proporsional,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan IPDN di tanah Sunda hendaknya juga memperhatikan prinsip-prinsip kasundaan. “Silih asah, silih asih, silih asuh, jeung silih seungitan jeung papada jalmi perlu menjadi pegangan dalam mengelola lembaga, “imbuhnya.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri selaku induk IPDN diyakini tetap memegang prinsip tersebut. Apalagi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikenal konsisten terhadap nilai-nilai kasundaan dalam tata kelola lembaga.
“Harapan kami, rotasi dan mutasi di IPDN tetap memperhatikan keberadaan putra daerah yang berkinerja baik dan profesional. Kami percaya Pak Rektor IPDN akan mengedepankan asas itu,” pungkas Apip.
Di tempat berbeda, H. Rahmat selaku Tokoh Masyarakat Jawa Barat, berpendapat bahwa dengan rotasi jabatan akademis di IPDN diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain demikian, mungkin dengan berperannya putra daerah juga dapat meningkatkan rasa bangga dan memotivasi putra-putri daerah lainnya.
“Mungkin apabila seorang rektor yang berasal dari daerah tersebut kemungkinan lebih memahami karakteristik, tantangan, dan kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh mahasiswa serta masyarakat setempat. Mereka bisa lebih efektif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. “Ungkapnya.
Dengan begitu lanjut Rahmat, Rektor dari daerah setempat dapat mengurangi persepsi ketidakadilan yang kadang muncul apabila rektor dipilih dari luar daerah atau dari pusat.
“Pemilihan putera daerah dapat mengurangi rasa ketidakpuasan yang mungkin muncul, terutama di daerah yang merasa kurang diperhatikan. “Jelas Rahmat.
Seorang rektor jelas Rahmat jangan mengesampingkan putra daerah. Dia menilai putra daerah dapat juga lebih fokus pada peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat setempat, serta membuka peluang yang lebih luas bagi siswa dan mahasiswanya untuk berkarir atau berkontribusi di daerah mereka.
“Selain itu, yang lebih prioritas adalah apabila Rektor yang berasal dari daerah tersebut umumnya memiliki hubungan yang lebih baik dengan pemerintah daerah. Kerjasama antara kampus dan pemerintah daerah dalam program-program pembangunan bisa lebih efektif dan lebih memahami konteks serta kebutuhan daerah tersebut. “Tegasnya.
Kendati demikian lanjut dia, rektor yang berasal dari daerah cenderung lebih peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal.
“Mereka mungkin lebih berinisiatif untuk mengembangkan program-program yang berbasis pada kekuatan lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, meskipun ada argumentasi ini, pemilihan rektor juga harus mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak akademis, visi kepemimpinan, serta kemampuan untuk memimpin dan membawa perubahan, bukan hanya berdasarkan asal daerah. Kompetensi dan profesionalisme tetap menjadi hal yang utama, ” Pungkasnya.(*/Red/Fwji)
#Prabowo
#Mendagri
#KDM
#IPDN
#JawaBaratIstimewa
