DetikSR.id CIANJUR — Sulitnya kondisi ekonomi bagi para penggiat dan pelaku usaha kecil untuk bertahan hidup kerap memicu persaingan ketat di tengah masyarakat.
Hal tersebut dirasakan langsung oleh warga Sukatani , Haurwangi, kerta Mukti, ujar Sapari (46), warga asal Sukaluyu, Kabupaten Cianjur.
Menurutnya, berbagai dinamika dan konflik perselisihan keuangan sejatinya berawal dari pemenuhan kebutuhan dasar serta minimnya saling pemahaman antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman.
”Semua itu berawal dari kebutuhan mendesak dan seharusnya ada saling memahami antara yang meminjam dan yang meminjamkan,” ujar Rahmat.
Menanggapi fenomena maraknya intimidasi serta jeratan pinjaman diduga ilegal (kosipa) dan rentenir, Forum Pembela Korban Kosipa dan Rentenir (FPK2R) hadir di tengah masyarakat. Sebagai negara hukum, segala bentuk perselisihan dan tindakan intimidasi dinilai harus diselesaikan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Pendiri FPK2R, H. Asep Setiawan, menegaskan bahwa lembaganya siap membuka pintu dan melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk pengaduan maupun pendampingan hukum secara gratis dan proporsional.
”Kami hadir untuk mendampingi warga yang menjadi korban. Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala bentuk penekanan atau penagihan yang menyalahi aturan tidak bisa dibiarkan begitu saja. FPK2R siap melayani pengaduan dan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat,” ujar H. Asep Setiawan saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya.
Dengan hadirnya FPK2R, diharapkan masyarakat Cianjur wilayah 4, dan sekitarnya yang terjebak masalah keuangan dengan pihak rentenir maupun kosipa dapat memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang adil.
Jadi forum bekerja hanya menampung pengaduan, yang bisa diselesaikan oleh forum diselesaikan dulu.yang maju kasusnya tetapi pake lembaga hukum yang ditunjuk sama forum,jelas Asep Setiawan .
(Asdon)
