DetikSR.id Jakarta, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat kerja sama dengan Malaysia untuk mempercepat pembangunan kawasan perdesaan, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa, serta membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan desa ke pasar internasional.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada (17/9/2026).
Yandri menegaskan, MoU tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen kerja sama, tetapi harus diterjemahkan menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perdesaan di kedua negara.
“Kami berharap MoU ini bukan hanya sekadar dokumen yang tak bernilai, tapi kami ingin implementasi itu bisa dieksekusi, karena sejatinya kita diberi mandat oleh rakyat, ingin memberikan yang terbaik buat kesejahteraan rakyat,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis, pada (17/9/2026).
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Malaysia akan membentuk Tim Kerja yang bertugas mematangkan sekaligus mengawal implementasi berbagai program kerja sama di sektor perdesaan. Tim tersebut akan menyusun langkah-langkah konkret dengan memanfaatkan pengalaman dan model pengembangan desa yang telah berjalan di masing-masing negara.
Salah satu model yang ditawarkan Indonesia adalah pengembangan desa ekspor dan desa wisata. Melalui konsep desa ekspor, pemerintah mendorong produk unggulan yang dihasilkan masyarakat desa agar tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar luar negeri.
Yandri mengatakan, salah satu contoh implementasi telah dilakukan melalui ekspor gula aren organik dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ke Malaysia.
“Kami punya desa ekspor. Saya sebagai Menteri Desa sudah melepas ekspor perdana dari Jawa Timur di Kabupaten Pacitan, gula aren organik ke Malaysia,” kata Yandri.
Menurut Yandri, pengalaman tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas pemasaran berbagai produk unggulan desa Indonesia di Malaysia. Kerja sama bilateral diharapkan mampu mempertemukan potensi produksi desa dengan kebutuhan pasar, sekaligus memperkuat rantai nilai ekonomi masyarakat perdesaan.
Selain perdagangan produk desa, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan desa wisata. Indonesia dan Malaysia dapat memperkuat promosi destinasi wisata berbasis desa serta mendorong peningkatan kunjungan wisatawan kedua negara.
“Pengembangan kerja sama dilakukan melalui pertukaran pengalaman dan data antara Indonesia dan Malaysia dalam pembangunan perdesaan,” ungkap Yandri.
Kerja sama Indonesia-Malaysia tersebut mencakup sejumlah sektor strategis. Di antaranya peningkatan kapasitas pengelolaan desa, digitalisasi untuk mendukung kemajuan perdesaan, pengembangan kewirausahaan dan usaha desa, serta pengembangan ekowisata dan agrowisata.
Kerja sama juga mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi serta teknis bagi pemuda desa. Penguatan keterampilan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menciptakan lebih banyak peluang ekonomi dan lapangan kerja di kawasan perdesaan.
Aspek pengentasan kemiskinan juga menjadi bagian penting dalam lingkup kerja sama. Dengan demikian, pembangunan perdesaan tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan ekonomi, peningkatan keterampilan masyarakat, dan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru.
Bagi Indonesia, agenda tersebut menjadi penting karena pembangunan desa masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Dari total 75.266 desa, masih terdapat desa yang berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan perdesaan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan program pemerintah di dalam negeri, tetapi juga dapat diperkuat melalui pertukaran pengalaman, inovasi, teknologi, data, dan praktik baik dengan negara lain.
Dalam konteks itu, kerja sama dengan Malaysia diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, melainkan menghasilkan program yang dapat diukur dampaknya terhadap kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyambut baik penguatan kerja sama tersebut.
Ia berharap kesepakatan Indonesia dan Malaysia dapat segera diterjemahkan menjadi berbagai program yang mempercepat pembangunan kawasan perdesaan.
“Kita berharap kerja sama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ahmad Zahid.
Kerja sama tersebut sekaligus menjadi ruang bagi kedua negara untuk saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan kawasan perdesaan. Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik masyarakat perdesaan yang memiliki sejumlah kesamaan, namun juga menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda.
Pertukaran pengalaman dan data diharapkan dapat membantu kedua negara menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas masyarakat desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memperluas akses masyarakat terhadap teknologi dan pasar.
Dengan pembentukan Tim Kerja sebagai tindak lanjut MoU, implementasi kerja sama akan diarahkan agar lebih terstruktur dan memiliki program yang jelas.
Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa beserta jajaran pejabat Kementerian Kemajuan Desa dan Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Dari pihak Indonesia, Mendes Yandri Susanto didampingi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta sejumlah Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama Kemendes PDT.
Kerja sama Indonesia-Malaysia ini pada akhirnya akan diuji pada tahap implementasi.
Tantangannya bukan sekadar menghasilkan program atau pertukaran kunjungan, melainkan memastikan kerja sama tersebut benar-benar mampu membuka pasar bagi produk desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat usaha masyarakat, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.
Ervinna
