DetikSR.id Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi menyerahkan pengelolaan Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) kepada Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan peran Indonesia di organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO).
Serah terima yang berlangsung di Jakarta, pada (6/7/2026), menandai dimulainya transisi kelembagaan KNIU di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga sekaligus memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas, fungsi, dan diplomasi Indonesia di forum UNESCO.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan apresiasi atas kiprah KNIU yang selama lebih dari tujuh dekade telah menjadi jembatan penting hubungan Indonesia dengan UNESCO.
“Kita harapkan kontribusi dan prestasinya akan lebih besar lagi,” ujar Pratikno.
Menurutnya, penguatan KNIU harus dibarengi dengan koordinasi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar setiap keputusan dan program UNESCO dapat diimplementasikan secara optimal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pratikno menilai penguatan tersebut memerlukan dukungan anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap kementerian dan lembaga yang menjadi focal point, serta sosialisasi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat berbagai situs warisan dunia, geopark, cagar biosfer, hingga program UNESCO lainnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Harapannya, ini menjadi sebuah gerakan nasional yang dijalankan secara sinergis dengan manajemen yang bagus, koordinasi yang bagus, sumber daya manusia yang bagus, serta komitmen dari seluruh pihak,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan hubungan Indonesia dengan UNESCO merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi.
Selama lebih dari 70 tahun, kata Mu’ti, KNIU telah menjadi penghubung strategis yang memperkuat kerja sama Indonesia dengan UNESCO. Melalui lembaga tersebut, berbagai inovasi, praktik baik, dan pengalaman Indonesia dapat diperkenalkan kepada masyarakat internasional, sekaligus menjadi sarana untuk mengadopsi berbagai pemikiran dan perkembangan global guna memperkuat pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, Indonesia telah meraih berbagai pencapaian penting melalui kerja sama dengan UNESCO. Di bidang pendidikan, Indonesia menerima Medali Emas Avicenna pada 1993 sebagai pengakuan atas keberhasilan memperluas akses pendidikan.
Pada 2023, Bahasa Indonesia juga resmi ditetapkan sebagai bahasa sidang umum UNESCO.
Di sektor kebudayaan, Indonesia kini memiliki enam warisan budaya dunia, 16 warisan budaya takbenda UNESCO, serta tujuh kota yang tergabung dalam UNESCO Creative Cities Network.
Sementara di bidang ilmu pengetahuan, Indonesia memiliki empat warisan alam dunia, 12 UNESCO Global Geopark, dan 21 cagar biosfer UNESCO.
Adapun di bidang komunikasi dan informasi, Indonesia telah berhasil menginskripsikan 16 dokumen dalam program Memory of the World, termasuk arsip surat-surat Raden Ajeng Kartini yang diakui sebagai warisan dokumenter dunia.
Mu’ti juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah sembilan kali dipercaya menjadi anggota Executive Board UNESCO. Terbaru, pada Juni 2026 Indonesia kembali memperoleh kepercayaan sebagai anggota Komite Antarpemerintah untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda periode 2026–2030.
Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan bentuk pengakuan internasional atas kontribusi aktif Indonesia dalam memajukan nilai-nilai UNESCO.
Ia menegaskan, selama KNIU berada di bawah koordinasi Kemendikdasmen dan kementerian-kementerian pendahulunya, telah terbangun berbagai pengalaman, jejaring internasional, serta sistem kelembagaan yang menjadi modal penting untuk melanjutkan penguatan peran KNIU.
“Kami meyakini bahwa pengalihan penyelenggaraan ini bukanlah perpindahan tanggung jawab semata, melainkan estafet pengabdian. Yang berpindah hanyalah tata kelola administrasi, sedangkan yang tetap hidup adalah semangat dan komitmen untuk membawa Indonesia semakin berperan dalam membangun perdamaian dunia melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi,” ujar Mu’ti.
Ia memastikan Kemendikdasmen akan tetap memberikan dukungan sesuai kewenangannya, khususnya dalam penyelenggaraan berbagai program UNESCO di bidang pendidikan. Sinergi yang telah terbangun selama ini, lanjutnya, akan terus diperkuat bersama Kementerian Kebudayaan.
“Atas nama Kemendikdasmen, kami menyerahkan penyelenggaraan KNIU beserta seluruh arsip, dokumen, dan administrasi kelembagaannya kepada Kementerian Kebudayaan.
Kami meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Menteri Kebudayaan, KNIU akan semakin kuat, adaptif, dan mampu memperkuat diplomasi Indonesia di forum internasional,” pungkasnya.
Pengalihan pengelolaan KNIU ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai program UNESCO sekaligus meningkatkan kolaborasi nasional dalam pelindungan warisan budaya, pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan informasi yang berkontribusi bagi perdamaian serta pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
Ervinna
