DetikSR.id Jakarta, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan sejumlah perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, pada 15 Juni 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan Abdimaludin dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa Universitas Bung Karno pada malam 22 Juni 2026. Forum itu diselenggarakan sebagai respons atas munculnya berbagai pertanyaan dan keresahan mahasiswa terkait pertemuan sejumlah pengurus BEM dengan Wakil Presiden serta dugaan adanya penerimaan dana yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi demonstrasi.
Salah seorang peserta forum sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk tuntutan transparansi dari mahasiswa kepada para pengurus organisasi kemahasiswaan yang terlibat dalam pertemuan dengan Wakil Presiden.
“Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka,” ujar Na’ilah dalam keterangannya, pada (23/6/2026).
Menurut Na’ilah, forum sempat berlangsung cukup tegang dan alot lantaran Abdimaludin tidak hadir sejak awal kegiatan berlangsung.
Mahasiswa yang hadir kemudian mendesak agar yang bersangkutan datang dan memberikan penjelasan secara langsung terkait isu penerimaan uang yang telah beredar luas di lingkungan kampus.
Setelah hadir dalam forum, Abdimaludin memaparkan kronologi penerimaan dana tersebut. Dalam penjelasannya, uang Rp20 juta diberikan dengan tujuan agar aksi demonstrasi mahasiswa tidak dilakukan di depan Istana Negara, melainkan dipindahkan ke kawasan Gedung DPR RI.
“Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI,” kata Na’ilah.
Meski demikian, rencana pemindahan lokasi aksi tersebut pada akhirnya tidak terlaksana. Massa mahasiswa tetap menggelar kegiatan di kawasan Istana Negara sesuai rencana awal.
Dalam forum tersebut, Abdimaludin mengakui telah menerima uang Rp20 juta. Pengakuan itu memicu kekecewaan dan kritik dari mahasiswa yang menilai tindakan tersebut mencederai integritas gerakan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.
Menurut penjelasan yang disampaikan dalam forum, dana tersebut dibagikan kepada tujuh orang. Abdimaludin disebut menerima bagian sebesar Rp6 juta, sementara sisanya didistribusikan kepada sejumlah pengurus BEM dan pihak lain.
Na’ilah menyebut beberapa nama yang disebut menerima aliran dana tersebut, yakni Wakil Ketua BEM FH UBK Rafli Maulana Akbar, Ketua BEM Fakultas Ekonomi Pujiono, Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi Rafli Bastian, Mubarak Fosamu, serta dua orang yang disebut sebagai senior organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yaitu Amiruddin Emon dan Syafruddin Eno.
Namun demikian, hingga kini belum terdapat konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam forum tersebut terkait dugaan penerimaan dana dimaksud.
Selain mempertanyakan alasan penerimaan uang, mahasiswa juga menyoroti adanya perbedaan keterangan mengenai sumber dana tersebut.
Dalam bagian awal forum, muncul penjelasan bahwa uang berasal dari seseorang yang memberikan dana agar titik aksi dipindahkan dari Istana Negara ke Gedung DPR RI. Namun pada bagian akhir forum, Abdimaludin disebut menyampaikan bahwa uang tersebut berasal dari seorang anggota kepolisian bernama A’an.
Perbedaan keterangan ini menimbulkan pertanyaan baru di kalangan mahasiswa mengenai asal-usul dana dan pihak yang sebenarnya memberikan uang tersebut.
“Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami karena ada perbedaan keterangan soal asal uang itu,” ujar Na’ilah.
Sebagai tindak lanjut dari forum klarifikasi, mahasiswa UBK mengajukan delapan tuntutan kepada pihak universitas.
Salah satu tuntutan utama adalah pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut dugaan penerimaan uang dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Mahasiswa juga meminta seluruh pihak yang diduga menerima aliran dana untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik kampus, mengakui perbuatannya apabila terbukti, serta mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan yang saat ini diemban.
Mahasiswa mengaku telah memberikan batas waktu kepada pihak kampus untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Forum klarifikasi itu turut dihadiri sejumlah pejabat kampus, antara lain Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Fakultas Hukum, dosen, serta staf kemahasiswaan UBK.
Di tengah polemik yang berkembang, beredar pula sebuah video di media sosial yang menampilkan Abdimaludin memberikan penjelasan mengenai penerimaan uang tersebut.
Dalam video tersebut, ia mengaku menerima dana Rp20 juta sebagai koordinator aksi demonstrasi. Ia juga menyebut sebagian uang tersebut dibagikan kepada pihak lain dan sebagian digunakan untuk keperluan pribadi.
“Terkait uang itu saya menerima 20 persen, saya memakai Rp500 ribu, kebutuhan lain Rp200 ribu dan dibagi sama senior kampus Raffi dan Mubarak,” ujar Abdimaludin dalam video yang beredar.
Pernyataan dalam video tersebut menambah sorotan terhadap kasus yang kini menjadi perhatian civitas akademika Universitas Bung Karno.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Muhammad Abdimaludin maupun pihak Rektorat Universitas Bung Karno terkait berbagai informasi yang muncul dalam forum klarifikasi mahasiswa tersebut.
Pihak kampus juga belum memberikan keterangan mengenai kemungkinan pembentukan tim investigasi ataupun langkah-langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
Kasus ini masih terus berkembang dan menunggu klarifikasi resmi dari seluruh pihak yang disebut dalam forum maupun dalam video pengakuan yang beredar di media sosial.
Ervinna
