DetikSR.id Jakarta, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap seluruh partai politik di Indonesia mengutamakan kader yang memiliki integritas tinggi dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.
Menurutnya, kualitas integritas seorang kader politik akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, arah kebijakan pembangunan, hingga penegakan hukum di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Setyo Budiyanto saat memberikan tanggapan mengenai kabar bergabungnya mantan narapidana kasus korupsi ke salah satu partai politik.
Ia menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan kader-kader yang berintegritas demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
“Diharapkan bahwa kader itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah integritas,” kata Setyo dalam keterangannya di Jakarta, pada (22/6/2026).
Setyo menilai masyarakat memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap figur-figur politik yang pernah tersangkut kasus korupsi namun kembali aktif dalam kegiatan politik.
Menurutnya, penilaian publik merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.
“Jadi, terkait masalah itu, pastinya masyarakat bisa menilai. Semua pihak juga bisa menilai bahwa yang paling penting adalah semua berintegritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Setyo menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam kehidupan politik karena setiap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh para kader partai akan berdampak langsung kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, partai politik harus memastikan bahwa kader yang diusung memiliki rekam jejak yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab.
“Produk yang dihasilkan, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan nantinya berkaitan bukan hanya dengan masalah politik saja, tetapi juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, kebijakan pembangunan, bahkan penegakan hukum,” katanya.
Menurut Setyo, keberadaan kader yang berintegritas menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Karena itu, ia berharap seluruh elemen politik dapat menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Oleh karena itu, semua pihak pasti memerlukan integritas karena dampaknya sangat penting,” ujar Setyo.
Pernyataan Ketua KPK tersebut muncul setelah beredarnya kabar bahwa mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Nur Alam sebelumnya merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara selama dua periode.
Pada tahun 2016, KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2009–2014.
Kasus tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara yang mencapai sekitar Rp4,3 triliun.
Dalam proses hukumnya, Nur Alam sempat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat status tersangkanya.
Namun, permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim.
Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Nur Alam. Putusan tersebut kemudian diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan mengurangi hukumannya menjadi 12 tahun penjara.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Nur Alam tidak terbukti memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Namun, ia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12B Undang-Undang Tipikor terkait penerimaan gratifikasi.
Pernyataan Ketua KPK tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa integritas tetap menjadi aspek utama yang harus dijunjung tinggi oleh partai politik dalam memilih dan menyiapkan kader-kadernya, terutama menjelang berbagai agenda politik dan pemerintahan di masa mendatang.
Ervinna
