DetikSR.id Jakarta, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan bahwa seluruh persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi berjalan sesuai rencana dan telah mencapai progres hampir 100 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Menhaj saat melakukan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam jalur yang tepat (on track) dan siap memasuki tahap akhir pelaksanaan.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji 2026 harus menjadi cerminan pelayanan publik yang berkualitas tinggi, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari berbagai bentuk penyimpangan.
“Penyelenggaraan haji harus menjadi potret pelayanan publik yang bersih, tertib, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah,” tegasnya dalam keterangan resmi, (29/3/2026).
Lebih lanjut, Menhaj menjelaskan bahwa pemerintah terus mematangkan berbagai aspek teknis operasional, mulai dari kesiapan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan bagi jemaah.
Ia menekankan bahwa faktor keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
“Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga menyoroti peran strategis Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan haji nasional. Sebagai provinsi dengan jumlah kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, Jawa Timur dinilai menjadi barometer penting keberhasilan pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan.
Ia pun mengapresiasi kinerja jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur yang dinilai telah bekerja maksimal dalam tahap persiapan.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu, memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” tandasnya.
Selain kesiapan teknis, Menhaj juga menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan haji yang memiliki nilai sangat besar, yakni mencapai sekitar Rp18 triliun.
Ia menegaskan bahwa aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Untuk memastikan tata kelola yang bersih dan transparan, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses pengawasan pengadaan dan pengelolaan anggaran.
“Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya.
Langkah-langkah strategis tersebut, lanjut Menhaj, merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dengan progres persiapan yang hampir rampung, pemerintah menyatakan optimisme tinggi bahwa seluruh rangkaian pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 akan berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan harapan seluruh jemaah Indonesia.
Pemerintah juga berharap sinergi antara pusat dan daerah, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, dapat terus terjaga demi mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun.
Ervinna
