DetikSR.id Jakarta, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan sinyal akan memberikan kemudahan atau privilege bagi warga Suku Dayak, khususnya masyarakat Dayak pedalaman, untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie setelah adanya aspirasi dari masyarakat adat Dayak yang menginginkan kesempatan lebih luas untuk mengabdikan diri kepada negara melalui institusi TNI.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah terkait persyaratan penerimaan anggota TNI, termasuk bagi masyarakat Dayak yang memiliki tato sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya.
“Oh ya, Suku Dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI. Yang pendek-pendek kasih sedikit privilege-lah,” ujar Sjafrie dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, pada (2/9/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Panglima Jilah, yang dikenal sebagai pemimpin besar masyarakat Dayak se-Kalimantan, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar warga Dayak, termasuk mereka yang memiliki tato adat, dapat mengikuti proses seleksi calon anggota TNI dan Polri.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI pada prinsipnya terbuka terhadap warga Suku Dayak yang ingin bergabung. Menurutnya, tato yang merupakan bagian dari tradisi atau adat masyarakat Dayak bukan menjadi persoalan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Ya, memang dari dulu juga sudah boleh. Memang tidak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi, ya diizinkan. Tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu. Nanti kami akan cari lagi,” kata Maruli.
Maruli menjelaskan bahwa tidak seluruh masyarakat Dayak memiliki tato adat. Karena itu, ia menilai persoalan tersebut tidak semestinya menjadi hambatan bagi masyarakat Dayak yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses rekrutmen TNI.
“Ya, itu kan Suku Dayak tidak semua bertato. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi. Kita pastikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dalam tubuh TNI. Terlebih, TNI saat ini tengah melakukan penambahan personel untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
“Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia. Apalagi kita sekarang menambah personel. Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus,” tutur Maruli.
Sebelumnya, Panglima Jilah bersama rombongan telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sejumlah aspirasi masyarakat adat Dayak, termasuk keinginan untuk mendapatkan kesempatan mengabdi melalui TNI dan Polri.
Presiden Prabowo dalam pertemuan itu didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Seskab Teddy menyampaikan bahwa salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah aspirasi warga Dayak untuk menjadi bagian dari TNI dan Polri.
Pemerintah juga membahas kemungkinan penyesuaian persyaratan tertentu dengan mempertimbangkan aspek adat dan budaya masyarakat Dayak.
“Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat,” kata Teddy pada (29/8/2026).
Menurut Teddy, aspirasi tersebut menjadi salah satu bentuk keinginan masyarakat adat Dayak untuk berkontribusi secara langsung dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
Selain persoalan rekrutmen TNI-Polri, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Panglima Jilah juga membahas persoalan lingkungan, khususnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.
Dalam pembahasan tersebut, keterlibatan masyarakat adat dinilai penting karena masyarakat Dayak memiliki kedekatan dengan kawasan hutan serta pengetahuan lokal mengenai lingkungan di wilayah Kalimantan.
Panglima Jilah menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya karhutla.
Dengan adanya aspirasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk berkontribusi dalam berbagai bidang pengabdian kepada negara, termasuk melalui institusi pertahanan dan keamanan.
Meski demikian, pemberian kemudahan atau pengecualian terhadap persyaratan tertentu tetap perlu diselaraskan dengan ketentuan resmi dalam proses rekrutmen TNI dan Polri. Prinsip profesionalisme, kebutuhan organisasi, serta penghormatan terhadap tradisi dan keberagaman budaya di Indonesia menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Ervinna
