DetikSR.id Jakarta, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Sugiono menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi dan negara Palestina yang merdeka serta berdaulat terwujud.
Penegasan tersebut disampaikan Sugiono dalam pidatonya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, 27 September 2026. Dalam forum internasional tersebut, Sugiono menempatkan persoalan Palestina sebagai salah satu ujian paling nyata terhadap komitmen dunia terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar berdirinya PBB.
Sugiono menegaskan, hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan harus dihormati, sementara kolonialisme harus diakhiri.
Menurut dia, persoalan Palestina memperlihatkan betapa pentingnya prinsip-prinsip tersebut untuk benar-benar diterapkan, bukan hanya menjadi norma yang tertulis dalam berbagai instrumen hukum internasional.
“Di sinilah Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas atas prinsip-prinsip ini dan ujian bagi nurani kita. Pelanggaran nyata terhadap hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat mengingatkan kita pada dunia pra-1945, dunia sebelum Piagam PBB, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan sebelum empat Konvensi Jenewa 1949,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis yang di terima di Jakarta, pada (27/9/2026).
Dalam pidatonya, Sugiono juga mengaitkan sikap Indonesia terhadap Palestina dengan pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Ia mengatakan Indonesia memahami secara langsung bagaimana rasanya hidup di bawah kolonialisme dan memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri.
Menurut Sugiono, pengalaman tersebut turut membentuk konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Sugiono mengingatkan bahwa pada masa lalu, ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, tatanan hukum internasional belum sekuat sekarang. Dalam kondisi tersebut, menurut dia, prinsip kekuatan kerap lebih dominan daripada penghormatan terhadap hukum dan hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
Pengalaman sejarah itu, kata Sugiono, menjadi salah satu alasan Indonesia terus memberikan dukungan kepada rakyat Palestina.
Indonesia, lanjutnya, akan tetap mendorong terwujudnya hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri, termasuk melalui terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi, dan sampai Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud berdasarkan solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional,” ujar Sugiono.
Sugiono juga menyoroti peran PBB dalam merespons konflik dan krisis internasional. Ia menyebut persoalan Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan, melainkan juga menjadi ujian terhadap efektivitas sistem multilateral yang selama ini menjadi fondasi hubungan internasional.
Menurut dia, keberadaan PBB akan dinilai dari kemampuannya menerapkan prinsip-prinsip yang telah menjadi dasar organisasi tersebut, terutama ketika terjadi pelanggaran dan krisis kemanusiaan.
“Palestina adalah ujian apakah sistem multilateral dapat menegakkan prinsip-prinsip yang diciptakan untuk dibelanya, dan apakah sistem tersebut dapat memberikan hasil nyata ketika paling dibutuhkan,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang menempatkan penghormatan terhadap hukum internasional dan penyelesaian konflik melalui mekanisme multilateral sebagai bagian penting dari politik luar negeri.
Bagi Indonesia, penyelesaian persoalan Palestina harus mengarah pada terwujudnya solusi dua negara, dengan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta hidup berdampingan secara damai sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Sugiono turut menyinggung kepemimpinan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Ia menyampaikan apresiasi Indonesia atas kepemimpinan dan pengabdian Guterres selama hampir satu dekade memimpin organisasi internasional tersebut.
Sugiono mengatakan Guterres memimpin PBB dalam periode yang penuh tantangan, mulai dari berbagai konflik bersenjata, pandemi global, keadaan darurat kemanusiaan hingga perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
“Indonesia menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan dan pengabdian beliau selama satu dekade terakhir. Di tengah berbagai tantangan ini, PBB terus menyediakan platform penting bagi dialog dan penyelesaian masalah secara kolektif,” kata Sugiono.
Menurut dia, di tengah perubahan geopolitik dan berbagai krisis global, PBB tetap memiliki posisi penting sebagai ruang dialog antarnegara dan wadah untuk mencari penyelesaian bersama terhadap persoalan internasional.
Sugiono berharap pemimpin PBB berikutnya dapat mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga relevansi organisasi tersebut sekaligus memperkuat multilateralisme.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menegakkan Piagam PBB, memperkuat institusi, serta memastikan kerja sama multilateral menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Kepemimpinan yang efektif juga harus disertai dengan komitmen penuh dari negara-negara anggota untuk membuat multilateralisme bekerja dengan baik,” ujarnya.
Bagi Indonesia, kata Sugiono, efektivitas PBB pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kapasitas organisasi atau kepemimpinan Sekretaris Jenderal, tetapi juga oleh kemauan politik negara-negara anggota untuk menjalankan prinsip dan kewajiban yang telah mereka sepakati.
Di tengah konflik yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia, Indonesia menegaskan bahwa penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, hak menentukan nasib sendiri, serta penghapusan kolonialisme harus tetap menjadi bagian utama dari agenda masyarakat internasional.
Ervinna
