DetikSR.id Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap praktik mafia proyek yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menegaskan tidak ada pihak yang bisa menjamin kemenangan proyek ataupun pengaturan pengadaan di lingkungan Kementan.
Peringatan itu disampaikan Amran menyusul ditemukannya sejumlah oknum yang diduga memanfaatkan nama Kementerian Pertanian untuk meminta uang kepada masyarakat dengan iming-iming proyek pemerintah.
Menurut Amran, sektor pertanian saat ini menjadi perhatian besar pemerintah sehingga memiliki anggaran yang cukup besar untuk menjalankan berbagai program prioritas nasional. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dan praktik mafia proyek.
“Kami minta seluruh masyarakat yang berhubungan dengan sektor pertanian agar waspada dan berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana. Anggaran pertanian sekarang cukup besar,” kata Amran di Jakarta, pada (19/5/2026).
Amran mengungkapkan pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia menyebut seorang ASN di lingkungan Kementan telah diberhentikan karena terindikasi terlibat praktik tidak benar.
Selain itu, Kementan juga tengah memburu sejumlah oknum lain yang diduga menawarkan proyek kepada pihak tertentu dengan mengatasnamakan pejabat maupun jaringan internal kementerian.
Ia menekankan seluruh proses pengadaan di Kementerian Pertanian dilakukan melalui mekanisme resmi dan sistem yang transparan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan proyek dengan imbalan uang.
“Kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian dan mengatakan proyek bisa diatur, jangan dipercaya,” tegasnya.
Dalam pengusutan yang dilakukan, Amran mengaku menemukan kasus seorang oknum yang meminta uang hingga Rp300 juta kepada pihak lain dengan janji mendapatkan proyek di sektor pertanian.
Ia menyebut oknum tersebut berinisial H, sedangkan pihak pemberi uang berinisial R. Modus yang digunakan ialah mengaku memiliki akses dan koneksi kuat di lingkungan Kementerian Pertanian sehingga mampu memenangkan proyek tertentu.
“Ditemukan satu orang meminta Rp300 juta dengan janji proyek pertanian. Yang menerima berinisial H dan yang memberi berinisial R,” ungkap Amran.
Namun setelah ditelusuri, proyek yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada. Amran memastikan pelaku bukan pegawai Kementan, melainkan pihak swasta yang mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat kementerian.
Amran menegaskan tidak ada jalur khusus ataupun “orang dalam” yang bisa menjamin kemenangan proyek pemerintah di Kementerian Pertanian. Seluruh proses pengadaan, kata dia, dilakukan berdasarkan aturan dan sistem yang berlaku.
Ia juga mengaku sudah beberapa kali menemukan modus serupa dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, dirinya memastikan akan bertindak tanpa kompromi apabila ada pegawai Kementan yang terbukti terlibat.
“Kalau kami temukan ada pegawai yang bermain, saya pastikan jabatannya berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk bermain-main,” katanya.
Selain melakukan penindakan internal, Amran juga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas praktik mafia proyek tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia bahkan meminta baik pemberi maupun penerima uang diproses secara hukum apabila terbukti terlibat.
“Kami minta kepolisian mengusut tuntas. Kalau ada yang terlibat di Pertanian, saya pastikan saya pecat. Tidak ada lagi toleransi,” ujar Amran.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal keras dari Kementerian Pertanian terhadap praktik percaloan proyek dan penyalahgunaan nama kementerian yang dinilai merusak tata kelola pemerintahan serta menghambat program pembangunan sektor pertanian nasional.
Ervinna
