DetikSR.id Jakarta, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan hak asasi manusia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Komitmen tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Festival HAM 2026 yang mengusung tema “Pembangunan HAM di Indonesia dalam Jiwa Pancasila” dan diselenggarakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga.
Dalam pidato utamanya, Pigai menekankan bahwa pembangunan HAM di Indonesia harus menjamin penghormatan terhadap martabat setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, maupun identitas lainnya.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, demokratis, dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa.
“Pembangunan HAM harus menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Semua orang memiliki hak yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Pigai, dalam keterangannya pada (12/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan HAM yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak-hak individu, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong, persatuan, dan tanggung jawab sosial.
Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyoroti pentingnya peran generasi muda sebagai motor penggerak perubahan dan penguatan budaya HAM di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan HAM tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, khususnya kalangan muda.
Ia mengajak generasi muda untuk mempersiapkan diri dengan menguasai tiga pilar utama, yakni Knowledge (pengetahuan), Skill (keterampilan), dan Attitude (sikap). Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk pemimpin masa depan yang berintegritas, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Untuk menjadi contoh yang berdampak, generasi muda dan seluruh elemen bangsa harus menguasai tiga pilar utama, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Tunjukkan jati diri Anda yang sebenarnya dengan kapasitas dan kemampuan objektif yang kalian miliki,” tegasnya.
Pigai menambahkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual semata, tetapi juga oleh karakter, etika, dan sikap yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak-hak sesama.
Selain membahas pembangunan HAM, Pigai juga menjelaskan perkembangan konsep hak asasi manusia yang terus mengalami evolusi seiring perkembangan peradaban dunia.
Menurutnya, generasi pertama HAM berfokus pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sementara generasi kedua HAM mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan.
Adapun generasi ketiga HAM menyoroti hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta hak kolektif masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
“Pemahaman terhadap perkembangan HAM penting agar masyarakat melihat bahwa hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai kebebasan individu, tetapi juga kesejahteraan, keadilan sosial, dan kualitas hidup seluruh warga negara,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM memberikan apresiasi kepada UKSW atas konsistensinya dalam mendukung pendidikan dan penguatan nilai-nilai HAM melalui penyelenggaraan Festival HAM.
Menurut Pigai, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi, toleransi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Karena itu, keterlibatan kampus dalam isu HAM perlu terus diperkuat melalui kegiatan akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
Ia menilai Festival HAM menjadi ruang edukasi publik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Rektor UKSW, Intiyas Utami, menyampaikan bahwa tema pembangunan HAM dalam jiwa Pancasila sejalan dengan komitmen UKSW yang selama tujuh dekade menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Menurutnya, Festival HAM 2026 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan kampus yang kini memasuki usia 70 tahun. Sejak berdiri, UKSW berupaya menjadi ruang akademik yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa.
“Penyelenggaraan Festival HAM dengan tema ini merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan panjang kampus kami yang kini telah berusia 70 tahun. Sejak awal berdiri, UKSW tetap konsisten menyuarakan dan menegakkan HAM sebagai perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa UKSW akan terus bertransformasi menjadi ruang pembelajaran yang mendorong lahirnya generasi muda yang unggul secara akademik, berwawasan kebangsaan, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
Festival HAM 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif yang melibatkan pelajar, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut meliputi seminar nasional, diskusi ilmiah, edukasi hukum dan HAM, serta kompetisi kreatif berupa lomba poster dan video pendek.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan nasional yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Acara tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional, Herman Dogopia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah, Mustafa Beleng, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, serta ratusan mahasiswa dan sivitas akademika UKSW.
Melalui Festival HAM 2026, pemerintah dan kalangan akademisi berharap semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin mengakar di tengah masyarakat. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, inklusif, dan berlandaskan Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ervinna
