DetikSR.id Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai pemberdayaan perempuan di era digital tidak semata-mata berkaitan dengan agenda kesetaraan gender, tetapi menjadi strategi penting untuk memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih luas oleh keluarga, masyarakat, hingga negara.
“Karena itu, pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar agenda kesetaraan. Ini adalah strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, pada (8/8/2026).
Rini menyampaikan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Sekolah Kepemimpinan Kartini yang diselenggarakan Kartini Leader Society di Jakarta.
Menurut Rini, kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital hingga kini belum sepenuhnya merata. Hal itu antara lain tercermin dari kesenjangan penetrasi internet berdasarkan gender.
Ia menyebut penetrasi internet pada perempuan tercatat sekitar 79,79 persen, sedangkan pada laki-laki mencapai 83,95 persen.
Di sisi lain, perempuan telah memiliki peran yang semakin besar sebagai pengguna teknologi maupun tenaga kerja.
Namun, keterwakilan perempuan sebagai pihak yang ikut membentuk teknologi serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di bidang digital dinilai masih perlu diperkuat.
“Perempuan tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Perempuan perlu mengambil peran sebagai pihak yang mampu memanfaatkan teknologi, memberikan perspektif, dan ikut menentukan bagaimana teknologi digunakan,” ujarnya.
Untuk mewujudkan transformasi digital yang semakin inklusif, Rini menyampaikan empat langkah yang perlu diperkuat, yakni memperluas akses, meningkatkan literasi digital dan kecerdasan buatan (AI), memperluas kesempatan, serta memastikan tata kelola AI tetap beretika dan berpusat pada manusia, empat langkah tersebut adalah:
1. Memperluas akses terhadap teknologi dan layanan digital.
Menurut Rini, transformasi digital harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat dengan tingkat kesiapan dan kemampuan yang beragam.
Penerapan prinsip digital by default tidak boleh bergeser menjadi digital only yang justru berpotensi mengecualikan kelompok masyarakat tertentu.
Karena itu, layanan terintegrasi dan pendekatan omnikanal tetap diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan tetap dapat mengakses layanan publik maupun layanan digital lainnya.
“Digital by default tidak boleh berubah menjadi digital only,” tegasnya.
2. Memperkuat literasi digital dan kecerdasan buatan.
Rini menilai pemahaman digital tidak lagi cukup hanya sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat atau menggunakan aplikasi.
Perempuan perlu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan AI secara produktif sekaligus kritis. Pemahaman tersebut mencakup aspek data, privasi, keamanan digital, potensi misinformasi, serta keterbatasan dan risiko penggunaan AI.
Dengan pemahaman yang memadai, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu menilai manfaat, risiko, dan dampak teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memperluas kesempatan bagi perempuan untuk menerapkan kompetensi yang telah dimiliki.
Rini mengatakan peningkatan kapasitas harus diikuti dengan pemberian ruang yang nyata agar perempuan dapat berkontribusi dalam berbagai proses transformasi digital.
Ruang tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam proyek digital, pengujian pelayanan, evaluasi aplikasi, hingga pembahasan kebutuhan pengguna.
“Setelah memperoleh kompetensi, perempuan perlu diberikan ruang untuk menerapkannya,” katanya.
4. Memastikan tata kelola AI tetap beretika dan berpusat pada manusia.
Rini menekankan teknologi harus digunakan untuk membantu manusia tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia.
Pengembangan dan pemanfaatan sistem digital juga harus dilakukan dengan memastikan teknologi tidak mereplikasi bias, mengecualikan kelompok tertentu, ataupun menghasilkan keputusan yang sulit dipertanggungjawabkan.
Rini menilai peningkatan kecakapan digital perempuan memiliki potensi menghasilkan dampak yang lebih luas karena perempuan memegang peran penting dalam berbagai sektor kehidupan.
Ia menyebut lebih dari 60 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dijalankan oleh perempuan. Selain itu, sekitar 64 persen tenaga kesehatan merupakan perempuan, sementara lebih dari separuh mahasiswa perguruan tinggi juga perempuan.
Besarnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor tersebut membuat peningkatan kemampuan perempuan dalam memanfaatkan teknologi dan AI dapat memberikan efek pengganda.
“Ketika seorang perempuan semakin cakap memanfaatkan teknologi, manfaatnya dapat mengalir kepada keluarga, tempat kerja, usaha, masyarakat, bahkan generasi berikutnya,” tuturnya.
Menurut Rini, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kecakapan digital bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memperkuat kapasitas masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, transformasi digital yang inklusif membutuhkan ekosistem yang mampu mendukung perempuan untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi, dan mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993–1998 Wardiman Djojonegoro turut menekankan pentingnya membangun kemauan dan keberanian perempuan Indonesia untuk terus berkembang menghadapi perubahan zaman.
Wardiman mengapresiasi semangat yang disampaikan Rini mengenai pentingnya membangun keberanian perempuan untuk mengambil peran yang lebih besar.
“Saya senang mendengar semangat ‘aku mau’ yang disampaikan Ibu Rini. Yang perlu kita bangun adalah kemauan perempuan Indonesia untuk terus maju dan tidak hanya pasrah. Semangat ini perlu menjadi bagian dari kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini,” ujar Wardiman.
Menurut dia, pendidikan kepemimpinan perempuan perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun keberanian untuk mengambil keputusan, menghadapi perubahan, serta berkontribusi dalam berbagai bidang.
Dalam konteks transformasi digital dan perkembangan AI, keberanian untuk belajar dan beradaptasi menjadi semakin penting.
Perempuan perlu didorong agar memiliki kepercayaan diri untuk memasuki ruang-ruang baru yang dibentuk oleh perkembangan teknologi.
Rini mengatakan pemberdayaan perempuan di era digital membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat.
Ekosistem tersebut mencakup mentoring dan sponsorship, penguatan kapabilitas digital, jejaring strategis, serta ruang yang aman bagi perempuan untuk belajar, mencoba, dan berinovasi.
Ia berharap Kartini Leader Society dapat mengambil peran dalam membangun ekosistem tersebut melalui Sekolah Kepemimpinan Kartini.
“Saya berharap Kartini Leader Society dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menyiapkan perempuan Indonesia menghadapi era digital dan AI dengan kemampuan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab,” kata Rini.
Menurut dia, ekosistem yang kuat tidak hanya dibutuhkan untuk melahirkan lebih banyak perempuan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga perempuan yang mampu memahami perubahan, mengambil peran dalam proses transformasi, serta memastikan perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang.
“Ekosistem yang kuat bukan hanya melahirkan lebih banyak perempuan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi perempuan yang mampu menavigasi perubahan dan memastikan teknologi memberikan manfaat bagi lebih banyak orang,” ujarnya.
Dengan demikian, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan transformasi digital Indonesia berjalan secara inklusif.
Perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari pihak yang merancang, mengembangkan, mengawasi, dan menentukan arah pemanfaatan teknologi untuk kepentingan masyarakat.
Ervinna
