DetikSR.id Jakarta, Prabowo Subianto meminta perbankan nasional, khususnya bank-bank milik negara, untuk menyediakan kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Menanggapi hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap program kredit berbunga rendah tersebut, dengan catatan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat agar pelaksanaannya berjalan sehat serta berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan program kredit rakyat yang diinisiasi pemerintah memiliki tujuan strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional sekaligus memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat kecil, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan belum terjangkau layanan perbankan atau unbankable.
“Program Kredit Rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik dan dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” ujar Dian dalam keterangannya di Jakarta, pada (17/5/2026).
Menurut OJK, skema kredit berbunga rendah berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas inklusi keuangan nasional.
Namun demikian, lembaga pengawas jasa keuangan tersebut mengingatkan bahwa implementasi program harus dibarengi tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan risiko baru di sektor perbankan.
OJK menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang disiplin sesuai dengan kapasitas, keahlian, dan profil risiko masing-masing bank. Selain itu, pengawasan internal perlu diperkuat untuk memastikan kualitas kredit tetap terjaga.
Dalam mengantisipasi potensi kredit bermasalah, OJK juga meminta perbankan melakukan stress test secara berkala guna mengukur ketahanan modal dan kualitas aset dalam berbagai kondisi ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri perbankan di tengah ekspansi pembiayaan rakyat.
Tak hanya itu, bank diminta menyediakan pencadangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kerugian kredit.
OJK juga mengingatkan agar proses penyaluran pinjaman tetap mengacu pada prinsip 5C, yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy.
“OJK akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran, termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” lanjut Dian.
Sebelumnya, dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo menyoroti tingginya bunga pinjaman yang selama ini ditanggung masyarakat kecil. Ia menyebut banyak rakyat kecil terjebak pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan.
“Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa. Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun,” kata Prabowo di hadapan ribuan buruh di Monas, Jakarta Pusat.
Karena itu, Presiden meminta agar bank-bank BUMN segera menyiapkan skema kredit rakyat dengan bunga jauh lebih ringan, yakni maksimal 5 persen per tahun.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kecil memperoleh akses permodalan yang lebih adil dan terjangkau.
“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen,” tegas Prabowo.
Rencana tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Ervinna
