DetikSR.id Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melanjutkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar serta rumah susun dengan NJOP hingga Rp650 juta.
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2026 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebijakan pembebasan pajak ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu dan akan berlaku secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan.
Pemprov DKI menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa pembebasan PBB untuk hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar bukanlah kebijakan baru.
Program tersebut telah diterapkan sejak 2022 sebagai penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang membebaskan PBB bagi rumah dengan NJOP maksimal Rp1 miliar sejak 2015.
Menurut Lusiana, peningkatan batas NJOP dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan harga properti di Jakarta sekaligus memastikan lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.
“Pembebasan PBB hunian di bawah Rp2 miliar telah diberlakukan sejak tahun 2022, yang merupakan penyesuaian kebijakan pembebasan atas rumah sebelumnya dengan batas maksimal Rp1 miliar yang telah berlaku sejak tahun 2015,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, pada (19/6/2026).
Pemprov DKI menegaskan bahwa pembebasan PBB tahun 2026 tidak hanya bertujuan memberikan keringanan kepada warga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas.
Lusiana menyebutkan terdapat empat tujuan utama dari kebijakan tersebut, yakni:
1. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Mengurangi beban pengeluaran warga terkait pembayaran PBB-P2.
4. Mewujudkan keadilan perpajakan melalui pemberian insentif yang tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan ini dirancang agar masyarakat dengan nilai hunian tertentu memperoleh manfaat secara langsung tanpa mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga penerimaan pajak secara berkelanjutan.
Salah satu kemudahan yang diberikan Pemprov DKI dalam kebijakan ini adalah proses pemberian insentif yang dilakukan secara otomatis.
Wajib pajak yang memenuhi syarat tidak perlu mengurus dokumen tambahan ataupun mengajukan permohonan pembebasan PBB. Sistem informasi perpajakan daerah akan melakukan identifikasi secara otomatis berdasarkan data yang telah dimiliki pemerintah.
Adapun syarat penerima fasilitas pembebasan PBB meliputi:
* Objek pajak berupa rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta.
* Wajib pajak merupakan orang pribadi.
* Data wajib pajak telah dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dalam sistem perpajakan daerah.
* Pembebasan hanya diberikan untuk satu objek pajak dengan NJOP terbesar yang dimiliki wajib pajak per 1 Januari 2026.
“Kriteria tersebut telah tersimpan dalam sistem informasi manajemen perpajakan daerah sehingga mudah dan cepat diterapkan secara otomatis,” jelas Lusiana.
Ia juga memastikan bahwa pembebasan yang diberikan mencapai 100 persen selama seluruh persyaratan terpenuhi.
Meski memberikan keringanan penuh, Pemprov DKI membatasi fasilitas tersebut hanya untuk satu hunian yang dimiliki oleh wajib pajak.
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah atau apartemen tidak dapat memperoleh pembebasan untuk seluruh aset propertinya.
Sistem akan menentukan objek pajak yang berhak memperoleh fasilitas berdasarkan NJOP terbesar yang dimiliki wajib pajak.
Kebijakan ini diterapkan agar insentif lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Bapenda DKI melakukan pengawasan secara berjenjang dan berbasis sistem digital. Warga juga diberi kesempatan memperbarui data subjek maupun objek pajaknya melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) di tingkat kecamatan atau melalui layanan daring yang tersedia.
Meskipun memberikan pembebasan kepada sebagian wajib pajak, Pemprov DKI memastikan pendapatan daerah dari sektor PBB tetap menunjukkan kinerja yang positif.
Berdasarkan data Bapenda DKI, penerimaan PBB selama periode 2022 hingga 2025 terus mengalami pertumbuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian insentif tidak secara langsung menurunkan kinerja penerimaan pajak daerah.
Menurut Lusiana, keberhasilan tersebut terjadi karena kebijakan pembebasan PBB merupakan bagian dari paket kebijakan yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperkuat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Secara total pendapatan PBB sejak tahun 2022 hingga 2025 mengalami pertumbuhan yang positif. Pembebasan PBB ini merupakan bagian dari paket kebijakan yang bertujuan tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai kebijakan pembebasan PBB bagi rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar masih sangat relevan untuk kondisi Jakarta saat ini.
Menurutnya, mayoritas kelompok masyarakat menengah ke bawah masih memiliki rumah dengan nilai di bawah batas tersebut, sehingga mereka berpotensi memperoleh manfaat langsung dari kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI.
“Penting ada kebijakan pembebasan PBB untuk rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar untuk konteks DKI Jakarta. Sebagian besar kelompok menengah ke bawah memiliki rumah di bawah Rp2 miliar per rumah tangga,” katanya.
Namun demikian, Bhima mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan kelompok masyarakat yang tinggal di rumah kontrakan maupun kos-kosan. Ia berharap manfaat pembebasan pajak dapat turut dirasakan oleh penyewa melalui biaya sewa yang lebih terjangkau.
Selain itu, Bhima menyoroti pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB. Ia menilai masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara NJOP dan harga pasar properti di sejumlah wilayah Jakarta.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan proses verifikasi berjalan secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian insentif.
Menurutnya, rumah dengan nilai pasar yang jauh lebih tinggi seharusnya tidak mendapatkan fasilitas pembebasan hanya karena tercatat memiliki NJOP yang lebih rendah.
“Perlu petugas yang melakukan verifikasi sehingga rumah bernilai Rp4 miliar tidak tercatat memiliki NJOP di bawah Rp2 miliar. Pendataan aktual menjadi kunci agar kebijakan insentif PBB tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui kebijakan pembebasan PBB tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus meningkatkan daya beli warga di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Di sisi lain, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada validitas data perpajakan, efektivitas pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam memperbarui data objek dan subjek pajak secara berkala.
Dengan pelaksanaan yang tepat sasaran, kebijakan pembebasan PBB diharapkan tidak hanya menjadi stimulus ekonomi bagi warga Jakarta, tetapi juga mendukung terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
Ervinna
