DETIKSR. ID BEKASI – Forum pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (8/6/2026), menjadi sarana dialog antara masyarakat dan wakil rakyat terkait pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, Ketua RW 02, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus kecamatan Partai Golkar, serta warga setempat.
Forum ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, Marjuki menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai masukan, kritik, maupun temuan warga menjadi bahan evaluasi penting agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut merupakan agenda resmi yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, Marjuki turut menyampaikan sejumlah program pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2026, salah satunya restrukturisasi ruas Jalan Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer.
Forum tersebut juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan tempat tinggalnya.
Salah seorang warga, Devi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang digelar di Desa Karangasih. Menurutnya, wilayah tersebut relatif jarang mendapat kunjungan anggota dewan sehingga forum seperti ini menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Selain menyampaikan apresiasi, Devi juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi warga, di antaranya masalah banjir dan kondisi jalan yang mengalami kerusakan.
Ia menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan pembangunan agar setiap program yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan warga.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa seluruh pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan tindak lanjut.
Menurutnya, fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi warga.
Melalui forum pengawasan tersebut, DPRD Jawa Barat berharap partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah semakin meningkat sehingga berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat dapat segera teridentifikasi dan ditangani secara lebih optimal.
