DetikSR.id Jakarta, SMAN 1 Pontianak akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat Kalimantan Barat yang viral di media sosial.
Pernyataan tersebut muncul setelah salah satu siswinya, Josepha Alexandra atau Ocha, memprotes keputusan dewan juri karena jawaban timnya dianggap salah, sementara jawaban serupa dari tim lain justru dinilai benar.
Pernyataan resmi itu diunggah melalui akun Instagram resmi sekolah pada (12/5/2026). Dalam unggahan tersebut, pihak sekolah mengaku telah meninjau ulang rekaman perlombaan sebagai bentuk ikhtiar untuk memastikan jalannya kompetisi secara objektif dan adil.
“Sehubungan dengan anjuran untuk menyaksikan tayangan ulang sebagai bentuk ikhtiar dalam mengonfirmasi jalannya pelaksanaan LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat, kami telah melakukan peninjauan kembali secara cermat,” tulis pihak sekolah.
Setelah melakukan peninjauan ulang, pihak sekolah mengaku menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dan klarifikasi dari penyelenggara lomba.
Salah satu poin yang disoroti adalah adanya kesamaan substansi jawaban antara tim SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas dalam pertanyaan terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, menurut pihak sekolah, dewan juri hanya memberikan pembenaran kepada salah satu tim tanpa penjelasan yang dinilai transparan.
“Adanya kesamaan substansi jawaban antara tim SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, namun dewan juri memberikan pembenaran hanya kepada salah satu pihak tanpa penjelasan yang transparan,” tulis pihak sekolah dalam keterangannya.
Selain itu, sekolah juga menilai terdapat kurangnya fokus dewan juri dalam beberapa momen penilaian yang berpotensi memengaruhi objektivitas hasil lomba. Bahkan, pihak sekolah menyinggung adanya indikasi penggunaan relasi kuasa dalam pengambilan keputusan saat protes peserta disampaikan.
“Adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri, tanpa didahului proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai. Hal ini diperkuat dengan adanya validasi sepihak melalui MC mengenai kompetensi juri, sehingga kegiatan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang proporsional,” lanjut pernyataan tersebut.
Pihak sekolah juga menegaskan bahwa tim mereka telah menyampaikan jawaban dengan artikulasi yang jelas dan tegas sehingga layak memperoleh penilaian objektif sesuai substansi jawaban yang diberikan.
Atas dasar itu, SMAN 1 Pontianak meminta penyelenggara LCC Empat Pilar MPR memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait dasar pengambilan keputusan dewan juri.
Sekolah juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian perlombaan demi menjaga integritas dan kredibilitas ajang tersebut di masa mendatang.
“Melakukan evaluasi terhadap proses penilaian, guna menjaga integritas dan kredibilitas kegiatan LCC 4 Pilar ke depan,” tulis pihak sekolah.
Polemik ini bermula dari video cuplikan perlombaan yang viral di media sosial sejak (11/5/2026). Dalam video tersebut terlihat dewan juri memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang dinilai serupa dari dua kelompok peserta.
Pada sesi pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota BPK, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai lima poin karena jawabannya dianggap kurang tepat.
Namun, jawaban serupa yang disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai penuh 10 poin oleh juri yang sama, yakni Dyastasita.
Peserta dari SMAN 1 Pontianak sempat mengajukan protes karena menilai jawaban kedua tim memiliki substansi yang sama.
Namun, dewan juri menyatakan jawaban tim Pontianak tidak secara jelas menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sementara itu, MPR RI sebelumnya juga telah memberikan tanggapan atas polemik tersebut.
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam perlombaan.
Menurut Siti, panitia pelaksana tengah melakukan penelusuran internal terkait proses penilaian jawaban peserta. Ia memastikan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis penyelenggaraan lomba.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Siti Fauziah.
Ervinna
