DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero), mulai dari pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, hingga percepatan pemanfaatan energi surya dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW). Instruksi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada (14/10/2026), yang berlangsung beberapa jam sebelum Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Darmawan Prasodjo.
Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena Suroso masih menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN ketika menghadap Presiden. Ia hadir bersama CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Presiden Prabowo meminta pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi, dan percepatan pemanfaatan 100 GW panel surya. Danantara bersama PLN diminta segera merumuskan peta jalan transformasi perusahaan.
Pada malam harinya, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Darmawan Prasodjo diberhentikan dari jabatan Direktur Utama PLN dan Suroso ditunjuk untuk menggantikannya.
Pergantian pucuk pimpinan tersebut berlangsung di tengah tuntutan pemerintah agar PLN melakukan perubahan mendasar, bukan sekadar perbaikan operasional rutin. Perusahaan setrum negara itu dihadapkan pada agenda besar untuk memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan produktivitas, mempercepat transisi energi, sekaligus menjaga efisiensi pengelolaan keuangan.
Prabowo Minta Model Bisnis PLN Dievaluasi Menyeluruh
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, salah satu arahan utama Presiden adalah mempercepat transformasi PLN agar perusahaan menjadi lebih baik, responsif, dan mampu menjalankan tugasnya secara lebih efisien.
“ Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel,” ujar Rosan seusai pertemuan.
Menurut Rosan, Prabowo secara khusus meminta agar pembenahan PLN dimulai dari evaluasi model bisnis perusahaan. Pemerintah menginginkan rancangan transformasi yang terukur, menyeluruh, dan dapat segera dipaparkan kepada Presiden sebagai dasar tindak lanjut.
“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini, terutama dari segi bisnis modelnya, dibuat dan segera dipaparkan kepada beliau untuk segera kita tindak lanjuti,” katanya.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas pembangkit, tetapi juga pada cara PLN menjalankan bisnis, mengelola biaya, meningkatkan produktivitas aset, dan memastikan setiap investasi memberikan manfaat ekonomi yang optimal.
Rancangan transformasi itu akan menjadi pekerjaan penting bagi jajaran direksi baru PLN. Tantangannya adalah menerjemahkan arahan Presiden menjadi program konkret yang memiliki target, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
Danantara dan PLN Diminta Menyusun Peta Jalan Transformasi
Sebagai tindak lanjut, Danantara akan berkoordinasi dengan tim PLN untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap model bisnis dan operasional perusahaan.
Rosan berharap pembenahan tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas PLN sekaligus membantu mengurangi beban subsidi pemerintah.
“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” kata Rosan.
Ia menegaskan, evaluasi diperlukan untuk menentukan model bisnis yang lebih tepat agar pengelolaan PLN semakin efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah, lanjut Rosan, akan meninjau kembali berbagai aspek bisnis perusahaan sebelum mengajukan usulan transformasi kepada Presiden.
“Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” ujarnya.
Namun, efektivitas agenda tersebut nantinya akan ditentukan oleh hasil nyata di lapangan. Pembenahan model bisnis perlu diterjemahkan ke dalam langkah operasional yang dapat diukur, termasuk pengendalian biaya, peningkatan kinerja aset pembangkit dan jaringan, perbaikan proses pengadaan, serta penguatan tata kelola investasi.
Selain itu, pengurangan subsidi tidak cukup hanya dijadikan sasaran administratif. Pemerintah dan PLN perlu memastikan bahwa efisiensi benar-benar berasal dari perbaikan kinerja dan pengelolaan biaya, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.
Target 100 GW Panel Surya Jadi
Agenda Strategis
Selain reformasi bisnis, percepatan pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 GW menjadi salah satu agenda utama yang disorot dalam pertemuan tersebut.
Target itu menempatkan PLN pada posisi strategis dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil.
Akan tetapi, pencapaian kapasitas sebesar itu membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah dan PLN perlu memastikan ketersediaan jaringan transmisi dan distribusi, kesiapan sistem penyimpanan energi, kepastian investasi, serta kemampuan sistem kelistrikan menyerap produksi listrik dari sumber energi surya yang bergantung pada kondisi cuaca dan waktu penyinaran.
Aspek pendanaan dan skema pelaksanaan juga akan menjadi faktor penentu. Tanpa peta jalan yang jelas, target kapasitas berisiko berhenti sebagai angka ambisius yang sulit diterjemahkan menjadi proyek nyata.
Karena itu, agenda percepatan energi surya perlu disertai tahapan implementasi yang terukur, kejelasan pembagian tanggung jawab, dan perhitungan dampak terhadap biaya penyediaan listrik. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan sistem untuk menyalurkan dan memanfaatkan listrik tersebut secara andal.
Dalam konteks ini, pengalaman Suroso di bidang manajemen proyek dan energi baru terbarukan menjadi relevan dengan agenda yang disampaikan Presiden. Meski demikian, keberhasilan transformasi tetap akan bergantung pada kemampuan kepemimpinan baru PLN mengintegrasikan pengembangan energi bersih dengan kebutuhan operasional perusahaan secara keseluruhan.
Kesiapsiagaan Krisis dan Keandalan Listrik Tak Boleh Diabaikan
Rosan juga menyoroti pentingnya penguatan kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi keadaan darurat. Perusahaan diminta menyempurnakan rencana kontingensi untuk memastikan pasokan listrik tetap andal di seluruh Indonesia, termasuk ketika terjadi gangguan besar atau situasi krisis.
Menurut Rosan, PLN sebenarnya telah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi kondisi darurat. Namun, mekanisme tersebut masih perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Pasti sudah ada, tapi yang itu perlu disempurnakan,” imbuhnya.
Keandalan listrik merupakan salah satu tolok ukur paling mendasar bagi kinerja PLN. Gangguan pasokan tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga dapat menghambat kegiatan industri, perdagangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Oleh sebab itu, transformasi perusahaan perlu mencakup penguatan pemeliharaan infrastruktur, kesiapan personel, ketersediaan peralatan cadangan, kecepatan pemulihan gangguan, serta koordinasi antardaerah ketika terjadi keadaan darurat.
Langkah tersebut menjadi semakin penting seiring dengan rencana pengembangan energi surya dalam skala besar. Bertambahnya sumber energi terbarukan harus diimbangi dengan pengelolaan sistem yang mampu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan listrik.
Penunjukan Suroso Isnandar menggantikan Darmawan Prasodjo menandai dimulainya fase baru kepemimpinan PLN di tengah agenda transformasi yang diarahkan langsung oleh Presiden.
Bagi Suroso, tantangan awalnya bukan hanya menjaga kesinambungan pelayanan kelistrikan, melainkan juga menyusun prioritas pembenahan yang realistis dan memastikan seluruh jajaran perusahaan bergerak dengan arah yang sama.
Setidaknya ada tiga agenda besar yang akan menjadi perhatian: reformasi model bisnis untuk meningkatkan efisiensi, percepatan pengembangan energi surya berkapasitas 100 GW, serta penguatan keandalan dan kesiapsiagaan sistem kelistrikan nasional.
Ketiga agenda itu saling berkaitan. Ekspansi energi terbarukan membutuhkan investasi dan infrastruktur yang memadai, sementara efisiensi bisnis harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Pada saat yang sama, PLN tetap dituntut menjaga ketersediaan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha.
Karena itu, ukuran keberhasilan kepemimpinan baru PLN tidak cukup dilihat dari pergantian direksi atau penyusunan dokumen transformasi. Pemerintah perlu memastikan adanya indikator kinerja yang transparan, target waktu yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap realisasi program.
Publik juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai tahapan pencapaian target 100 GW panel surya, proyeksi kebutuhan investasi, strategi pengurangan biaya, dan dampak kebijakan terhadap subsidi serta kualitas layanan listrik.
Pada akhirnya, tantangan terbesar Suroso Isnandar adalah membuktikan bahwa transformasi PLN mampu menghasilkan perubahan nyata perusahaan yang lebih efisien, investasi energi bersih yang berjalan terukur, keuangan yang dikelola secara sehat, dan pasokan listrik yang semakin andal.
Arahan Presiden telah menjadi garis kebijakan. Kini, efektivitas pelaksanaan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi penentu keberhasilan agenda tersebut.
Ervinna
