DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto kembali memantau langsung perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Dalam rapat terbatas yang digelar secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada (23/9/2026), Presiden meminta laporan terbaru mengenai kondisi karhutla, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan operasi pemadaman berjalan efektif di tengah masih berlangsungnya kebakaran di sejumlah titik. Hingga Rabu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat masih terdapat 209,78 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden menginginkan pembaruan kondisi lapangan secara menyeluruh, baik di Kalimantan maupun Sumatra.
“Pada siang hari ini Bapak Presiden menginginkan laporan terkini dari Bapak Kepala BNPB terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan secara keseluruhan, kemudian juga di Sumatera,” ujar Teddy, dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, paa (23/9/2026).
209,78 Hektare Masih Dalam Pemadaman
Kepala BNPB Suharyanto kemudian menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Ia menyebut proses pemadaman masih berlangsung dan luas lahan yang tersisa terus dipantau dari hari ke hari.
“Kami laporkan saat ini per hari ini terdapat 209,78 hektare yang masih dipadamkan terus. Ini kami ikuti terus hari per hari sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar,” kata Suharyanto.
Angka tersebut menunjukkan bahwa meski penanganan terus berjalan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan pemadaman di lapangan. Karena itu, operasi tidak hanya diarahkan untuk memadamkan titik api yang masih aktif, tetapi juga mencegah kebakaran meluas serta memastikan area yang telah ditangani tidak kembali terbakar.
Sebelumnya, pemerintah mencatat penurunan signifikan jumlah titik panas. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada (21/9/2016) malam, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun menjadi 688 titik atau berkurang 844 titik dibandingkan sehari sebelumnya.
Di Kalimantan Tengah, misalnya, jumlah hotspot turun dari 968 menjadi 228 titik, sedangkan di Kalimantan Barat turun dari 98 menjadi 36 titik.
Namun, penurunan hotspot tersebut belum berarti persoalan karhutla sepenuhnya selesai. Pemerintah masih harus menghadapi api yang tersisa, kondisi lahan gambut yang sulit dipadamkan, serta potensi munculnya kembali titik kebakaran di wilayah rawan.
Untuk mempercepat pengendalian, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai metode, baik melalui operasi darat maupun udara. Salah satu instrumen yang terus dijalankan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Suharyanto menyampaikan OMC akan terus dilakukan setidaknya sampai kondisi musim hujan kembali normal. Operasi ini ditujukan untuk membantu meningkatkan potensi hujan di wilayah yang membutuhkan dukungan dalam penanganan karhutla.
Di lapangan, strategi pemerintah juga menggabungkan pemadaman darat dengan dukungan udara, termasuk water bombing. BNPB sebelumnya menegaskan operasi darat tetap menjadi komponen penting karena sejumlah lokasi kebakaran memiliki karakteristik lahan yang sulit dijangkau dari udara.
Puluhan Ribu Personel dan Puluhan Pesawat Dikerahkan
Skala operasi pemerintah menunjukkan besarnya sumber daya yang dikerahkan untuk menangani karhutla.
Sekretariat Negara mencatat, sejak Agustus 2026, sebanyak 64 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman melalui water bombing. Rinciannya, 55 pesawat BNPB dan sembilan pesawat TNI.
Selain kekuatan udara, pemerintah juga mengerahkan 54.394 personel gabungan yang terdiri atas unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat.
Pengerahan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api menyebar ke wilayah yang lebih luas. Tantangan utama di lapangan antara lain luas wilayah yang harus dipantau serta karakteristik lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus.
Pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas karhutla.
Pada 21 September 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang PBPH yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kelima perusahaan tersebut memiliki total luas konsesi sekitar 92.464 hektare, dengan area terbakar sekitar 1.169 hektare.
Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pengawasan terhadap kewajiban pemegang konsesi dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan penindakan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla, termasuk pencabutan izin dan penyelidikan aspek pidana.
Presiden Minta Penanganan Terus Dikawal
Dalam rapat hari ini, Presiden Prabowo didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengikuti rapat melalui konferensi video dari lokasi masing-masing.
Fokus pemerintah kini tidak hanya pada seberapa luas wilayah yang masih terbakar, tetapi juga pada kecepatan pemadaman, pencegahan munculnya titik api baru, pengendalian dampak asap, serta kesiapan menghadapi kondisi cuaca yang masih berpotensi mendukung terjadinya karhutla.
Dengan 209,78 hektare lahan masih dalam proses pemadaman, operasi di lapangan dipastikan belum berhenti. Pemerintah terus mengandalkan kombinasi pemadaman darat, operasi udara, modifikasi cuaca, pemantauan titik panas, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menekan karhutla hingga kondisi benar-benar terkendali.
Ervinna
