DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menginginkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka berlangsung lebih cepat. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan pemilihan wakil presiden pengganti tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Keinginan Prabowo untuk mempercepat proses tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, seusai melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada (12/11/2026).
Yusril mengungkapkan, Presiden menghendaki proses pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia itu tidak perlu menunggu hingga batas waktu maksimal sebagaimana diatur dalam konstitusi dan tata tertib MPR.
“Apa yang saya tangkap dari pertemuan tadi itu ingin mempercepat proses ini,” kata Yusril.
Menurut Yusril, Prabowo memang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam beberapa hari mendatang. Namun, agenda tersebut tidak mengubah kewenangan maupun tenggat waktu konstitusional yang dimiliki Presiden untuk mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Selanjutnya, MPR mempunyai waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan dan menetapkan Wakil Presiden yang baru.
Yusril menegaskan, Prabowo menghendaki proses tersebut dapat diselesaikan jauh lebih cepat daripada tenggat waktu yang ditentukan.
“Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, Presiden dapat menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR kapan saja selama masih berada dalam rentang waktu 14 hari setelah menerima surat pemberitahuan resmi.
“Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon Wakil Presiden kepada MPR,” sambungnya.
Prabowo Pegang Keputusan Akhir Penentuan Kandidat
Dalam proses pengisian jabatan tersebut, Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Yusril menjelaskan, Presiden dapat melakukan konsultasi dengan partai politik maupun gabungan partai politik yang mengusung Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024. Mekanisme tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Meski demikian, konsultasi politik dengan partai-partai koalisi tidak menghilangkan kewenangan Presiden dalam menentukan dua kandidat yang akan diajukan.
“Dan diserahkanlah kepada beliau, walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” tutur Yusril.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden berada di tangan Prabowo. Artinya, komunikasi dengan partai politik tetap terbuka, tetapi penentuan kandidat yang akan dibawa ke MPR menjadi kewenangan Presiden sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi mengalami kekosongan setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada (12/11/2026).
Muzani menegaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran tersebut.
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani.
Ia menambahkan, MPR akan segera mengambil langkah-langkah konstitusional untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur kosong, makanya kemudian MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.
Dengan adanya keinginan Presiden untuk mempercepat proses tersebut, pengisian jabatan Wakil Presiden kini memasuki tahapan penting. Fokus selanjutnya tertuju pada keputusan Prabowo dalam menentukan dua nama kandidat serta proses pemilihan yang akan dilakukan MPR.
Pemerintah menargetkan proses tersebut rampung sebelum akhir Desember 2026, lebih cepat dari batas maksimal waktu yang diberikan konstitusi.
Ervinna
