DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut praktik pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung.
Prabowo menilai aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pihak yang mengetahui atau bahkan melindunginya.
Perintah tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal,” kata Prabowo.
Presiden kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri tidak berhenti pada penertiban tambang ilegal, tetapi juga mengusut bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung dalam skala besar.
Prabowo mempertanyakan kemungkinan aparat di wilayah tersebut tidak mengetahui keberadaan ribuan tambang ilegal yang beroperasi.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” ujar Prabowo.
Ia kemudian menegaskan kembali perintah tersebut kepada Kapolri dan Panglima TNI. Menurut Prabowo, kewenangan, pangkat, dan jabatan yang diberikan negara harus digunakan untuk memastikan ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat.
“Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kepada mereka kalau nggak bisa tertibkan ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin untuk menertibkan bawahannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Ia mengakui bahwa tindakan tegas terkadang harus diarahkan kepada orang-orang yang sebelumnya telah dipercaya dan diberikan penghargaan maupun kenaikan pangkat.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata Prabowo.
Menurut dia, kepentingan pribadi maupun hubungan kedinasan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelanggaran.
Kepentingan rakyat, negara, dan bangsa harus ditempatkan di atas segala pertimbangan lainnya.
“Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” lanjutnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa dirinya telah mengucapkan sumpah di hadapan DPR RI untuk menjalankan tugas sebagai Presiden. Karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan negara tidak boleh ditentukan oleh perasaan atau kepentingan pribadi.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tegas Prabowo.
Perintah tersebut mendapat respons langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang hadir dalam sidang.
Keduanya tampak berdiri dan menunjukkan sikap siap setelah Presiden menyampaikan instruksi tersebut. Momen itu menjadi salah satu perhatian dalam pidato kenegaraan Prabowo yang menekankan pentingnya penegakan hukum dan disiplin aparat.
Prabowo sebelumnya juga berulang kali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan praktik ilegal yang dinilai merugikan negara serta menggerus penerimaan negara.
Selain persoalan tambang ilegal, Prabowo turut menyoroti pengawasan terhadap praktik penyelundupan. Ia meminta jajaran Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjalankan tugas pengawasan secara maksimal.
Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut persoalan di lingkungan Bea Cukai.
“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga, ya kan? Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak perlu ragu untuk melakukan evaluasi dan penindakan terhadap aparat apabila ditemukan pelanggaran.
Ia menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan aparat bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik,” ujarnya.
Prabowo kemudian meminta seluruh jajaran pemerintahan dan aparat penegak hukum berani menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu.
Ia menilai masyarakat saat ini semakin kritis dan memahami berbagai persoalan yang terjadi di negara. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan praktik penyelewengan maupun ketidakadilan terus berlangsung.
“Mereka anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin menerima ketidakadilan maupun penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat.
“Rakyat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan,” pungkasnya.
Pidato tersebut sekaligus menegaskan pesan Prabowo bahwa aparat negara harus menjalankan kewenangannya secara profesional, termasuk dalam mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal dan praktik penyelundupan.
Pemerintah kini dituntut memastikan instruksi tersebut ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum yang transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ervinna
