DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan pejabat pemerintahan pada Kamis, 1 Oktober 2026. Sebanyak 16 pejabat dilantik untuk menempati sejumlah posisi strategis, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga negara, hingga jabatan di lingkungan kepolisian.
Perombakan tersebut dilakukan di tengah penataan sejumlah posisi strategis pemerintahan dan pergantian pucuk pimpinan Polri. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perpindahan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri ke Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui pemberhentian Listyo Sigit sebagai Kapolri dan menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR pada 1 Oktober 2026.
Listyo kemudian tiba di Istana Kepresidenan Jakarta dan mengonfirmasi bahwa dirinya akan dilantik sebagai Kepala KSP. Posisi tersebut sebelumnya ditempati Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
Sementara itu, Dudung dipindahkan ke posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Djamari Chaniago.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.
“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.”
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah Presiden Prabowo melakukan penataan kembali komposisi pemerintahan. Sebelumnya, Prabowo memang menyatakan bahwa evaluasi terhadap jajaran pemerintah dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Sejumlah Posisi Strategis Bergeser
Selain pergantian di lingkar pemerintahan dan keamanan, perubahan juga terjadi pada sektor perekonomian.
Bahlil Lahadalia mendapat penugasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap memegang jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Di bidang industri, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sementara itu, Drajad Wibowo dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Airlangga Hartarto.
Perubahan juga terjadi di sektor diplomasi. Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno.
Posisi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Nasir. Kehadiran Sugiono dan Arrmanatha di Istana sebelum prosesi pelantikan juga terpantau pada Kamis siang.
Rotasi di Lingkungan Polri
Rotasi pejabat kepolisian menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan kali ini.
Setelah Listyo Sigit meninggalkan jabatan Kapolri, DPR menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Sebelum keputusan paripurna, Suyudi telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.
Komjen Pol Dedi Prasetyo yang sebelumnya menduduki posisi Wakapolri juga mendapat penugasan baru sebagai pimpinan lembaga yang menangani agenda reforma agraria.
Sementara itu, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dipercaya menempati posisi Wakapolri.
Perubahan tersebut memperlihatkan adanya rotasi cukup besar di jajaran strategis pemerintahan dan aparat penegak hukum dalam waktu yang bersamaan.
Perubahan di Lembaga Negara
Perombakan juga menyentuh sejumlah lembaga negara.
Nuzran Joher mendapat penugasan sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, menggantikan Hery Susanto. Sebelumnya, Hery Susanto diberhentikan dari jabatan Ketua Ombudsman setelah tersandung perkara dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel. Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan pada Juni 2026.
Nuzran sendiri sebelumnya merupakan anggota Ombudsman RI.
Profil resmi Ombudsman mencatat Nuzran sebagai anggota lembaga tersebut.
Selain Nuzran, Radian Syam ditunjuk sebagai Wakil Ketua Ombudsman RI.
Di sektor pengawasan keuangan negara, Aryanto Wibowo dipercaya menduduki posisi pimpinan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berikut daftar pejabat yang disebut masuk dalam perombakan pemerintahan pada 1 Oktober 2026:
1. Dudung Abdurachman Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
2. Bahlil Lahadalia Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
3. Sugiono Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
4. Muhammad Sarmuji Menteri Perindustrian.
5. Nurcholisoh Ibnu Aman Wakil Menteri Keuangan.
6. Lucky Alfirman Wakil Menteri Keuangan.
7. Muhammad Saleh Mustafa Wakil Menteri Pertanian.
8. Irwan Meilano Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
10. Komjen Pol Dedi Prasetyo Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional.
11. Drajad Wibowo Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
12. Arrmanatha Nasir Menteri Luar Negeri.
13. Aryanto Wibowo Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
14. Nuzran Joher Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
15. Radian Syam Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
16. Muhammad Fadil Imran Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dengan reshuffle tersebut, Prabowo kembali mengubah komposisi sejumlah posisi kunci pemerintahan. Perubahan mencakup bidang politik dan keamanan, perekonomian, hilirisasi, diplomasi, hingga pengawasan dan reforma agraria.
Di sisi lain, pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi salah satu perubahan institusional paling menonjol dalam rangkaian penataan tersebut. DPR telah memberikan persetujuan kepada Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru, sementara Listyo Sigit dipersiapkan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala KSP.
Ervinna
