DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak memberikan kinerja optimal, mengalami kerugian, dan tidak memberikan keuntungan yang memadai bagi negara.
Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi dan penataan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara. Penutupan ratusan BUMN tersebut, kata dia, telah memberikan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada (31/8/2026).
“Kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak memiliki kinerja baik, yang rugi. Itu kita tutup 290 BUMN,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan pemerintah tidak akan berhenti pada penutupan 290 perusahaan tersebut.
Ia menargetkan setidaknya 700 BUMN lainnya yang dinilai tidak menguntungkan akan ditutup hingga akhir tahun.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memangkas pemborosan sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
“Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan terlalu banyak perusahaan negara dengan kinerja yang tidak optimal justru dapat menjadi beban bagi keuangan negara. Karena itu, pemerintah akan melakukan penataan secara lebih menyeluruh terhadap struktur BUMN.
Prabowo juga memaparkan target jangka menengah pemerintah dalam melakukan konsolidasi perusahaan milik negara.
Ia menyebut jumlah BUMN nantinya akan dipangkas hingga hanya tersisa sekitar 200-250 perusahaan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur BUMN yang lebih efisien, sehat, dan memiliki kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Jadi nanti hanya tinggal 250 BUMN. Tinggal 200-250, berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun,” ujar Prabowo.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola perusahaan negara sebagai salah satu agenda penting.
Dengan melakukan konsolidasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak produktif, pemerintah berharap sumber daya negara dapat dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih strategis dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut akan membutuhkan proses penataan yang menyeluruh, termasuk kejelasan mengenai status perusahaan yang ditutup, aset dan kewajibannya, serta dampaknya terhadap pekerja dan pelayanan publik.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses restrukturisasi dan konsolidasi BUMN dilakukan secara transparan, terukur, serta tetap memperhatikan kepentingan negara dan masyarakat.
Dengan target penghematan hingga Rp100 triliun, kebijakan penataan BUMN tersebut menjadi salah satu langkah besar pemerintahan Prabowo dalam mendorong efisiensi pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkuat kinerja perusahaan milik negara.
Ervinna
