DetikSR.id Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani mengintensifkan diplomasi parlemen Indonesia menjelang pemilihan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2026–2029. Dalam rangkaian Sidang Umum IPU ke-153 di Arusha, Tanzania, Puan bertemu dengan Ketua Parlemen Azerbaijan, Sahiba Gafarova, yang menjadi salah satu kandidat pimpinan organisasi parlemen dunia tersebut.
Pertemuan itu turut membahas penguatan kerja sama bilateral, pemberdayaan perempuan, serta peran parlemen dalam menjawab tantangan global.
Pertemuan Puan dengan Gafarova menjadi salah satu agenda diplomasi Indonesia di tengah proses pemilihan Presiden IPU ke-32. Selain membahas hubungan bilateral kedua negara, Puan mendengarkan visi dan misi Gafarova sebagai kandidat pimpinan IPU sekaligus menekankan pentingnya memperluas ruang kepemimpinan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik.
Puan menegaskan, keterwakilan perempuan dalam posisi strategis politik perlu diikuti dengan komitmen nyata untuk memperkuat partisipasi perempuan di berbagai sektor dan tingkatan kepemimpinan.
“Kita berdua adalah Ketua Parlemen perempuan sehingga merupakan tanggung jawab kita untuk membina kepemimpinan politik perempuan dan partisipasi perempuan di semua sektor dan tingkatan,” ujar Puan dalam pertemuannya dengan Gafarova.
Menurut Puan, kesamaan posisi sebagai pemimpin parlemen perempuan dapat menjadi modal penting untuk memperkuat kerja sama yang tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diterjemahkan menjadi program konkret.
Sejumlah agenda yang dapat dikembangkan meliputi pertukaran kapasitas legislator, khususnya perempuan, serta riset bersama mengenai isu perubahan iklim dan energi.
“Energi inilah yang akan mempererat persahabatan kita yang dapat dilakukan dengan sejumlah program konkret seperti pertukaran kapasitas legislator (terutama perempuan), hingga riset bersama isu iklim/energi,” imbuhnya.
Pemilihan Presiden IPU dan Diplomasi Indonesia
Pemilihan Presiden IPU ke-32 untuk periode 2026–2029 dijadwalkan berlangsung pada (9/10/2026), dalam rangkaian Sidang Majelis IPU ke-153 di Arusha, Tanzania. Tiga kandidat yang mengikuti kontestasi tersebut adalah Sahiba Gafarova, Ketua Parlemen Azerbaijan, Milton Dick, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, serta Rojo Edwards Silva, senator dari Parlemen Chile.
Saat ini, jabatan Presiden IPU ke-31 dipegang oleh Tulia Ackson dari Tanzania.
Puan menyatakan akan hadir langsung dalam proses pemilihan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap mekanisme kelembagaan IPU dan diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional.
“Saya akan hadir langsung di hari pemilihan Presiden IPU periode 2026–2029. Kehadiran saya adalah bentuk dukungan pribadi dan lembaga parlemen Indonesia terhadap proses pemilihan Presiden IPU ini,” ungkap Puan dalam keterangannya, pada (9/10/2026).
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut memiliki arti penting karena IPU menjadi salah satu wadah bagi parlemen berbagai negara untuk membangun dialog, memperkuat kerja sama multilateral, serta membicarakan persoalan demokrasi, perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola global.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyebut kehadiran Puan juga mencerminkan solidaritas terhadap para kandidat yang mengikuti proses pemilihan pimpinan IPU.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” kata Irine.
Perkuat Hubungan Indonesia dan Azerbaijan
Dalam pertemuan dengan Gafarova, Puan turut menyoroti perkembangan hubungan Indonesia dan Azerbaijan, terutama kerja sama antarlembaga legislatif yang telah terjalin sejak 2012 melalui kelompok kerja sama parlemen.
Kedua negara juga aktif berinteraksi dalam sejumlah forum internasional dan antarparlemen, antara lain IPU, Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC), forum parlemen Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement (NAM), serta Majelis Parlemen Asia (APA).
Puan mengapresiasi dukungan Azerbaijan terhadap posisi Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk dalam konteks Gerakan Non-Blok dan isu Palestina.
“Saya mencatat dukungan aktif Azerbaijan terhadap posisi Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk dalam konteks GNB dan isu Palestina,” tutur Puan.
Ia menilai, hubungan bilateral kedua negara perlu terus diperkuat melalui koordinasi diplomatik dan kerja sama parlemen yang lebih terarah.
Indonesia dan Azerbaijan, menurut Puan, juga perlu mempertahankan komunikasi dan dukungan timbal balik dalam berbagai agenda internasional, termasuk isu Palestina, reformasi tata kelola global, serta penguatan kerja sama Selatan-Selatan.
Di tingkat bilateral, Puan berharap pemerintah kedua negara dapat mempercepat penyelesaian dan pelaksanaan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) sektoral yang telah dibahas, terutama di bidang industri, kebudayaan, dan energi terbarukan.
“Mari kita terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Azerbaijan, bukan hanya untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga untuk kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat global,” papar Puan.
Bagi Indonesia, penguatan hubungan dengan Azerbaijan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan bilateral, tetapi juga berpotensi memperluas ruang koordinasi dalam isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama di tingkat internasional.
Dorong Penguatan Kerja Sama Parlemen Indonesia dan Thailand
Selain bertemu Gafarova, Puan juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Senat Thailand, Mongkol Surasajja. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan antarlembaga legislatif, peningkatan pertukaran pengalaman, serta optimalisasi peran parlemen dalam mendukung agenda kerja sama kawasan Asia Tenggara.
Puan berharap hubungan DPR RI dengan Majelis Nasional Thailand dapat terus ditingkatkan, termasuk melalui Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Thailand.
“Saya berharap kita dapat terus mendorong hubungan yang lebih erat antara DPR RI dan Majelis Nasional Thailand, termasuk melalui Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Thailand,” kata Puan.
Ia mendorong peningkatan pertukaran antarkelompok persahabatan parlemen serta komisi-komisi yang memiliki kepentingan dan bidang kerja serupa.
Menurutnya, interaksi yang lebih intensif dapat membuka peluang berbagi pengalaman dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan fungsi legislasi, dan penanganan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Puan juga menekankan pentingnya memanfaatkan forum antarparlemen regional, khususnya ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), sebagai sarana memperkuat koordinasi Indonesia dan Thailand.
“AIPA sangat penting untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Thailand. Kita perlu terus bekerja sama untuk memastikan AIPA mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap agenda ASEAN, termasuk dalam memperkuat ASEAN centrality, perdamaian dan stabilitas kawasan, serta pembangunan yang inklusif,” ujarnya.
Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Thailand dinilai memiliki pengalaman serta kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong integrasi regional.
Kerja sama parlemen diharapkan dapat membantu kedua negara bertukar perspektif sekaligus merumuskan pendekatan yang lebih responsif terhadap tantangan kawasan.
Puan menegaskan bahwa penguatan ASEAN tidak cukup hanya bertumpu pada hubungan antarpemerintah. Keterlibatan parlemen dan masyarakat juga dibutuhkan agar kerja sama regional menghasilkan manfaat nyata bagi negara-negara anggota.
“Saya percaya bahwa ASEAN yang kuat tidak hanya dibangun melalui kerja sama antarpemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan aktif parlemen dan masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, hubungan yang semakin erat antara DPR RI dan Parlemen Thailand dapat menjadi salah satu kontribusi konkret dalam menjaga persatuan ASEAN, memperkuat relevansi organisasi tersebut, dan memastikan manfaat kerja sama kawasan dirasakan masyarakat.
IPU Sebagai Ruang Memperkuat Multilateralisme
Dalam Konteks
Sidang Umum IPU ke-153, Puan juga mendorong Indonesia dan Thailand meningkatkan komunikasi serta koordinasi dalam menyikapi berbagai agenda internasional.
Menurutnya, IPU memberikan ruang bagi parlemen kedua negara untuk menyuarakan kepentingan bersama, memperkuat multilateralisme, mendorong perdamaian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kita dapat saling bertukar pandangan mengenai berbagai agenda yang dibahas dan, apabila terdapat kepentingan bersama, saling mendukung dalam berbagai forum dan proses pengambilan keputusan di IPU,” ujar Puan.
Diplomasi parlemen, dalam pandangan tersebut, menjadi jalur pelengkap bagi diplomasi pemerintah. Melalui hubungan antarlembaga legislatif, Indonesia dapat memperluas komunikasi dengan negara mitra, membangun kesepahaman atas isu strategis, serta mendorong kepentingan nasional melalui mekanisme dialog multilateral.
Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu isu yang menonjol dalam rangkaian diplomasi Puan kali ini. Namun, tantangannya bukan hanya meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan, melainkan juga memastikan partisipasi tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Karena itu, kerja sama antarparlemen diharapkan dapat dikembangkan melalui program yang terukur, mulai dari peningkatan kapasitas legislator perempuan hingga pertukaran praktik baik dalam memperluas partisipasi politik perempuan.
Kehadiran Puan dalam 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.
Rangkaian pertemuan tersebut memperlihatkan upaya DPR RI memperluas diplomasi parlemen melalui hubungan bilateral dan forum multilateral.
Ke depan, efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada kemampuan Indonesia dan negara-negara mitra menerjemahkan komitmen politik menjadi kerja sama konkret, termasuk dalam pemberdayaan perempuan, penguatan demokrasi, stabilitas kawasan, dan pembangunan berkelanjutan.
Ervinna
