DetikSR.id BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar Reses III Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Rabu (17/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari kebutuhan pembangunan sekolah tingkat SMA, minimnya kesempatan kerja, hingga mahalnya tarif angkutan umum.
Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga melalui jalur pemerintahan.
“Melalui reses ini kami ingin mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat diperjuangkan dalam forum DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar Marjuki.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan Pemerintah Desa Sukaragam, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, warga, serta pengurus Partai Golkar Kabupaten Bekasi tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat.
Salah seorang warga, Yosike, mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian terhadap kebutuhan pendidikan di wilayahnya.
Menurutnya, hingga saat ini warga Perumahan Mega Regency masih kesulitan mengakses sekolah negeri tingkat SMA karena lokasinya cukup jauh dari kawasan permukiman.
“Kami berharap pembangunan SMA Negeri 2 Serang Baru dapat direalisasikan di wilayah Mega Regency. Berbagai proses dan usulan sudah kami tempuh,” katanya.
Selain persoalan pendidikan, warga juga menyoroti tingginya biaya transportasi umum yang dinilai memberatkan masyarakat. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan penataan tarif serta peremajaan armada angkutan umum agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
“Warga berharap ada ketentuan tarif yang jelas dan adanya peremajaan angkutan umum sehingga lebih nyaman dan terjangkau,” ujar Yosike.
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian warga. Menurut mereka, kesempatan kerja masih terbatas, sementara praktik percaloan tenaga kerja masih ditemukan di lapangan.
“Masih ada warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Bahkan, masih ditemukan dugaan adanya oknum calo dalam proses pencarian kerja,” tambahnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Marjuki memastikan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan dibawa ke forum DPRD Jawa Barat untuk dibahas bersama pemerintah daerah, termasuk dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Aspirasi bapak dan ibu sudah saya catat. Saya akan membawa dan memperjuangkannya dalam forum DPRD agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, partisipasi warga dalam menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Reses tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat memperoleh solusi dan tindak lanjut dari pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Rtn/ad)
