DetikSR.id Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 resmi disahkan dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Anggaran jumbo tersebut dirancang bukan hanya untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membiayai perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran Rp671,2 triliun atau sekitar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal 2027 tetap ekspansif, namun dijalankan dengan prinsip terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai APBN tidak boleh berhenti sebagai deretan angka di atas kertas. Di balik belanja negara Rp4.106,3 triliun terdapat kebutuhan lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.
“Ada keluarga yang berharap harga beras tetap terjangkau. Ada petani yang membutuhkan pupuk dan kepastian harga panen. Pekerja menginginkan penghasilan lebih baik, sementara anak muda membutuhkan pekerjaan pertama,” kata Said dalam keterangannya, pada (4/10/2026).
Menurut dia, orang tua juga membutuhkan kepastian agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan. Pelaku usaha kecil membutuhkan modal dan akses pasar, sementara keluarga lainnya membutuhkan layanan kesehatan tanpa harus menguras tabungan ketika menghadapi penyakit.
Karena itu, ukuran keberhasilan APBN tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran dibelanjakan atau seberapa tinggi tingkat serapannya. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.
APBN 2027 memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Inflasi ditargetkan berada di level 2,5 persen, sementara asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sekitar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Pemerintah dan DPR juga menetapkan sejumlah indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30-4,87 persen, dan rasio Gini ditargetkan sekitar 0,360-0,365.
Pemerintah juga membidik penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027.
Target tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditempatkan sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan baru, peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang sama.
Besarnya belanja negara sekaligus menghadirkan pekerjaan besar di sisi penerimaan.
Pemerintah harus mengumpulkan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun untuk menopang belanja dan menjaga defisit tetap berada pada level 2,4 persen terhadap PDB. Postur tersebut menunjukkan ruang fiskal yang tetap harus dikelola secara hati-hati.
Said mengingatkan bahwa kegagalan mencapai target pendapatan akan membawa konsekuensi. Pemerintah pada dasarnya menghadapi dua pilihan memperbesar defisit atau menyesuaikan belanja.
Jika defisit diperbesar, kebutuhan pembiayaan dan utang baru berpotensi meningkat. Konsekuensinya adalah bertambahnya beban pembayaran bunga dan pokok utang pada masa mendatang.
“Apabila defisit APBN naik, kewajiban menarik utang baru akan semakin besar. Pada tahap berikutnya, beban pembayaran bunga dan pokok utang juga akan semakin besar di kemudian hari,” ujar Said.
Sebaliknya, apabila belanja dipangkas, pemerintah harus menghitung ulang berbagai target pembangunan yang sudah dijanjikan melalui APBN.
Di sinilah kualitas pendapatan menjadi penting. Pemerintah tidak hanya dituntut meningkatkan penerimaan, tetapi juga menjaga agar strategi peningkatan pendapatan tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang justru menjadi sumber penerimaan negara.
Dengan kata lain, APBN 2027 menghadapi dua pekerjaan sekaligus membelanjakan uang negara secara produktif dan memastikan sumber penerimaannya cukup kuat.
Salah satu pos terbesar APBN 2027 adalah anggaran pendidikan yang mencapai Rp824 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Besarnya anggaran pendidikan tidak semestinya hanya dilihat sebagai kewajiban memenuhi alokasi minimal 20 persen APBN. Tantangan sesungguhnya terletak pada hasil yang dihasilkan.
Pertanyaannya sederhana tetapi fundamental apakah semakin banyak anak memperoleh pendidikan berkualitas? Apakah angka putus sekolah turun? Apakah kualitas guru meningkat? Apakah lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia mendorong industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, dan transformasi ekonomi.
Membangun jalan, pelabuhan, kawasan industri, atau jaringan digital dapat dilakukan dalam hitungan tahun. Namun, membangun manusia yang produktif membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
Karena itu, anggaran pendidikan harus mampu menjadi mesin mobilitas sosial.
Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur. Anak petani harus memiliki kesempatan menjadi dokter. Anak nelayan harus memiliki kesempatan menjadi peneliti, pengusaha, atau tenaga profesional.
Kemampuan ekonomi keluarga semestinya tidak menjadi batas bagi seorang anak untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Jika pendidikan gagal menghasilkan mobilitas sosial, besarnya anggaran pendidikan akan kehilangan sebagian maknanya.
Pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial pada 2027. Anggaran ini menjadi instrumen penting untuk menjaga masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi.
Namun, perlindungan sosial tidak semestinya dipahami semata sebagai pemberian bantuan.
Bantuan sosial memang dibutuhkan oleh kelompok miskin dan rentan. Tetapi perlindungan yang efektif juga harus mencegah masyarakat yang baru keluar dari kemiskinan kembali jatuh ketika kehilangan pekerjaan, terkena penyakit, menghadapi kenaikan biaya pendidikan, atau terkena tekanan harga.
Karena itu, kebijakan perlindungan sosial idealnya berjalan bersama pemberdayaan ekonomi.
Masyarakat harus memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pembiayaan usaha, perumahan, transportasi, serta lapangan kerja formal.
Dengan pendekatan tersebut, perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantalan ketika terjadi guncangan, tetapi juga sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi.
Ketahanan pangan mendapatkan alokasi Rp195,3 triliun. Anggaran ini menjadi penting karena pangan bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat sekaligus pendapatan jutaan petani, nelayan, dan pelaku usaha di sektor pangan.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ekonomi sering kali diterjemahkan melalui pertanyaan sederhana: berapa harga beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya?
Namun, menjaga harga pangan tidak bisa hanya dilakukan dari sisi konsumen.
Petani membutuhkan pupuk, benih, irigasi, teknologi, pembiayaan, akses pasar, dan kepastian harga ketika panen. Jika harga terlalu rendah, produksi petani tertekan. Sebaliknya, jika harga pangan terlalu tinggi, daya beli konsumen ikut terpukul.
Karena itu, kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
APBN harus mampu membiayai peningkatan produktivitas, memperbaiki rantai distribusi, memperkuat cadangan pangan, sekaligus menjaga keterjangkauan harga.
Pangan pada akhirnya bukan sekadar persoalan sektor pertanian. Ia merupakan persoalan daya beli, inflasi, kesejahteraan petani, stabilitas sosial, bahkan ketahanan ekonomi nasional.
Pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun pada 2027. Dana tersebut terdiri atas berbagai komponen, termasuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Desa.
Dana Desa sendiri dialokasikan Rp77 triliun. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk keberlanjutan pembangunan desa dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
Besarnya transfer ke daerah membuat kualitas belanja pemerintah daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan APBN.
Pembangunan tidak boleh hanya terlihat di pusat kota.
Masyarakat di daerah membutuhkan sekolah yang layak, fasilitas kesehatan, jalan dan irigasi, pasar, konektivitas digital, transportasi, serta akses pembiayaan dan kesempatan usaha.
Pemerataan juga tidak cukup dimaknai sebagai membagi uang ke seluruh wilayah. Pemerataan harus menghasilkan kesetaraan kesempatan.
Anak yang lahir di desa harus memiliki peluang mendapatkan pendidikan berkualitas. Petani harus memiliki akses terhadap teknologi dan pasar. Masyarakat di wilayah terpencil harus mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan yang mahal dan jauh.
APBN 2027 disusun dengan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional.
Kedelapan klaster tersebut meliputi: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Program tersebut diperkuat dengan agenda pendukung di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Artinya, APBN 2027 mencoba menghubungkan kebijakan jangka pendek dengan agenda transformasi ekonomi jangka panjang.
Pangan berkaitan dengan kesejahteraan petani dan stabilitas harga. Pendidikan berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. Hilirisasi berkaitan dengan penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Infrastruktur berkaitan dengan konektivitas dan biaya logistik. Sementara perlindungan sosial menjadi bantalan agar masyarakat rentan tidak tertinggal.
Tantangannya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan belanja lebih dari Rp4.100 triliun, pertanyaan terbesar APBN 2027 bukan lagi semata-mata “berapa besar anggarannya?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa besar perubahan yang dihasilkan dari anggaran tersebut?
Rp824 triliun untuk pendidikan harus terlihat dalam kualitas manusia. Rp539,7 triliun perlindungan sosial harus terlihat dalam berkurangnya kerentanan masyarakat. Rp195,3 triliun ketahanan pangan harus terlihat dalam produktivitas dan stabilitas harga. Rp735 triliun transfer ke daerah harus terlihat dalam membaiknya layanan publik dan pemerataan ekonomi.
Di sinilah ukuran keberhasilan APBN menjadi lebih konkret.
Ketika petani memperoleh irigasi, pupuk, teknologi dan pasar yang lebih baik, anggaran pangan bekerja.
Ketika anak dari keluarga miskin dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan tinggi, anggaran pendidikan bekerja.
Ketika keluarga rentan tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan setelah kehilangan pekerjaan atau menghadapi penyakit, perlindungan sosial bekerja.
Ketika desa memiliki layanan kesehatan, sekolah, infrastruktur, konektivitas dan kegiatan ekonomi yang produktif, transfer ke daerah bekerja.
Pada akhirnya, APBN 2027 membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar angka Rp4.106,3 triliun.
Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen, kemiskinan turun menjadi 6-6,5 persen, pengangguran berada pada kisaran 4,30-4,87 persen, dan jutaan lapangan kerja baru tercipta.
Target tersebut sekaligus menjadi ukuran yang harus dipertanggungjawabkan.
Sebab, anggaran negara bukan tujuan akhir. APBN adalah instrumen.
Keberhasilannya tidak ditentukan oleh seberapa cepat anggaran habis dibelanjakan, tetapi oleh seberapa besar manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan APBN 2027 akan terlihat dari hal-hal yang sangat sederhana apakah pekerjaan bertambah, apakah daya beli terjaga, apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, apakah petani semakin sejahtera, apakah UMKM mampu naik kelas, apakah layanan kesehatan semakin mudah dijangkau, dan apakah kesenjangan antarwilayah semakin kecil.
Jika angka-angka besar itu mampu diterjemahkan menjadi kesempatan yang lebih merata, maka APBN benar-benar bekerja sebagai instrumen pembangunan.
Sebaliknya, jika anggaran besar hanya berhenti pada penyerapan dan laporan administratif tanpa perubahan yang berarti di lapangan, maka besarnya APBN tidak otomatis berarti besarnya manfaat.
Karena itu, pekerjaan terbesar pemerintah pada 2027 bukan sekadar membelanjakan Rp4.106,3 triliun.
Pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan rakyat.
Ervinna
