DetikSR.id Jakarta, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar pertemuan di Jakarta pada 10 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola serta akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Pertemuan antara dua lembaga negara itu menjadi bagian dari komunikasi dan silaturahmi antarlembaga negara menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.
Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan juga menjadi forum untuk bertukar pandangan mengenai pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pembahasan antara BPK dan MPR antara lain mencakup tata kelola serta akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Dalam silaturahmi ini, BPK dan MPR berdiskusi mengenai tata kelola akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Silaturahmi ini diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Isma Yatun dalam keterangan resmi di Jakarta, pada (12/8/2026).
Menurut Isma, penguatan tata kelola keuangan negara merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, hasil pemeriksaan BPK tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan penilaian atas laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
BPK, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, melakukan pemeriksaan terhadap berbagai entitas pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
Isma menegaskan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“BPK terus mendorong agar hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara. Tujuannya bukan hanya menghasilkan laporan yang akuntabel, tetapi memastikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR turut mengapresiasi berbagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang selama ini dilakukan melalui proses pemeriksaan BPK.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah perkembangan opini atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Semakin banyaknya entitas pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai mencerminkan adanya perkembangan positif dalam kualitas penyusunan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, peningkatan opini WTP menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan pemerintah.
“Meningkatnya opini WTP menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara terus mengalami perbaikan. Ini merupakan indikator positif bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah semakin baik,” kata Muzani.
Meski demikian, opini WTP tidak semata-mata menjadi tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara. Kualitas tata kelola juga perlu dilihat dari sejauh mana anggaran negara dikelola secara efektif, transparan, sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan BPK dan MPR juga menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara yang baik membutuhkan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang berjalan secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Bagi BPK, pemeriksaan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, MPR sebagai salah satu lembaga negara memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara terus diarahkan pada kepentingan masyarakat serta pencapaian tujuan bernegara.
Komunikasi antara BPK dan MPR diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pemahaman antarlembaga mengenai pentingnya tata kelola keuangan negara yang kredibel. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan dan perolehan opini WTP perlu diikuti dengan perbaikan nyata dalam pengelolaan anggaran, peningkatan efektivitas program pemerintah, serta tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara BPK dan MPR dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
Ervinna
