DetikSR.id Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah dan otoritas ekonomi nasional menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan evaluasi perkembangan ekonomi nasional yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada (6/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Dalam keterangannya, Dasco menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik.
“Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi,” ujar Dasco.
Menurutnya, koordinasi yang erat antara pemerintah, otoritas fiskal, dan otoritas moneter menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat sinergi kebijakan agar langkah-langkah yang ditempuh dapat saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih optimal bagi perekonomian.
“Koordinasi antara fiskal dan moneter harus terus diperkuat sehingga dapat saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Dasco mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Namun, rincian teknis dan implementasi dari kesepakatan tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya.
“Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid. Hal tersebut tercermin dari berbagai indikator ekonomi dan kondisi fiskal yang dinilai tetap terjaga dengan baik.
Menurut Purbaya, pemerintah akan memfokuskan kebijakan ke depan pada upaya menjaga efektivitas kebijakan fiskal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dari pertemuan RAPBN kita kemarin sudah terlihat bahwa fundamental ekonomi kita baik. Fiskal juga dalam keadaan yang sangat baik jika melihat berbagai indikator yang ada. Ke depan, kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi semakin cepat,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Dengan koordinasi yang lebih erat, dampak kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas pasar keuangan, serta peningkatan kepercayaan investor.
“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Sentral, memperkuat sinkronisasi kebijakan sehingga dampak kebijakan fiskal dan moneter menjadi lebih signifikan terhadap perekonomian,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan bank sentral selama ini telah berjalan sangat baik.
Menurutnya, penguatan koordinasi saat ini difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Perry menjelaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter dilakukan dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing institusi, namun diarahkan pada tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.
Menurutnya, penguatan sinergi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Fiskal dan moneter harus seirama, saling mendukung dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Pertemuan antara DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia ini menjadi sinyal kuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui koordinasi yang semakin erat antara kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah optimistis mampu mempertahankan ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.
Ervinna
