DetikSR.id Jakarta, DPR RI memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan sejumlah otoritas strategis di sektor ekonomi dan keuangan nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan yang mempertemukan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Danantara Indonesia di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada (24/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional sekaligus kebutuhan memperkuat sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, otoritas moneter, regulator sektor jasa keuangan, pengelola investasi negara, serta DPR dalam satu ruang koordinasi.
Dasco menegaskan, koordinasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri atau menyatukan kewenangan masing-masing lembaga. Menurut dia, setiap institusi tetap memiliki mandat dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian nasional perlu diarahkan agar tidak saling bertentangan.
“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR RI memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco.
Menurut Dasco, koordinasi menjadi penting karena kebijakan ekonomi nasional melibatkan berbagai instrumen yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan hingga investasi negara.
Karena itu, komunikasi antarlembaga diperlukan agar setiap institusi dapat memahami perkembangan, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi lembaga lainnya.
Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan sekaligus memastikan pelaksanaan kebijakan strategis tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing.
“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Dasco.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia secara umum. Ia belum merinci agenda kebijakan yang dibahas, tetapi menyebut kondisi perekonomian nasional masih cukup baik dan memiliki daya tahan.
Suahasil menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 berada di level 5,45 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi tercatat sekitar 3,19 persen secara tahunan.
“Kita tunggu pertumbuhan ekonomi Q3, inflasi juga cukup kondusif di 3,19%. Ini adalah dasar kita untuk mengelola ekonomi kita terus ke depan,” ujar Suahasil seusai pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga berlangsung di tengah upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan stabilitas tetap terpelihara.
Namun, Suahasil belum mengungkap adanya keputusan mengenai kebijakan baru yang secara khusus dihasilkan dari pertemuan tersebut. Pembahasan lebih lanjut, menurut dia, masih akan dilakukan.
Dari sisi kelembagaan, pertemuan tersebut menempatkan koordinasi sebagai instrumen untuk menyelaraskan arah kebijakan, bukan menyeragamkan keputusan setiap institusi.
DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dan pemerintahan, sementara Bank Indonesia memiliki mandat di bidang moneter serta stabilitas sistem pembayaran. OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sedangkan Danantara menjalankan peran dalam pengelolaan investasi negara.
Dengan mandat yang berbeda tersebut, komunikasi lintas lembaga menjadi penting ketika sebuah kebijakan memiliki dampak terhadap lebih dari satu sektor. Keselarasan diperlukan agar kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi dapat bergerak dalam arah yang saling mendukung tanpa mengurangi independensi dan tanggung jawab masing-masing institusi.
Dasco juga menekankan pentingnya efektivitas sekaligus akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, koordinasi harus menghasilkan kebijakan yang dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum pertukaran pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta sejumlah isu yang membutuhkan komunikasi lintas lembaga.
Pertemuan di Gedung Nusantara III tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Komposisi peserta menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyentuh satu sektor, tetapi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi nasional mulai dari kebijakan pemerintah, stabilitas moneter dan sistem keuangan, pengawasan industri jasa keuangan hingga investasi negara.
Bagi DPR RI, komunikasi seperti ini menjadi bagian dari upaya menjalankan fungsi kelembagaan dalam mengawal perkembangan ekonomi nasional. Koordinasi juga diperlukan agar informasi mengenai tantangan dan arah kebijakan dapat dipahami secara lebih utuh oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pada akhirnya, pesan utama pertemuan tersebut bukan pembagian ataupun penggabungan kewenangan, melainkan kebutuhan untuk memastikan setiap institusi bergerak dengan pemahaman yang sama terhadap tantangan ekonomi nasional.
Dengan koordinasi yang lebih terjaga, kebijakan di berbagai sektor diharapkan dapat berjalan lebih selaras, sementara masing-masing lembaga tetap mempertahankan mandat, independensi, serta mekanisme akuntabilitasnya.
Ervinna
