DetikSR.id Jakarta, Indonesia mendorong penguatan kerja sama kebudayaan di antara negara-negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat, mendorong inovasi, serta memastikan kebudayaan menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dalam XI BRICS Culture Ministers’ Meeting yang berlangsung di Madhya Pradesh, India, pada 8 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Fadli menekankan pentingnya membangun kerja sama kebudayaan BRICS yang berorientasi pada masyarakat, inklusif, serta berlandaskan prinsip kesetaraan kedaulatan, konsensus, dan saling menghormati.
Sebagaimana disampaikan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada (9/8/2 026).
Fadli mengatakan perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai pelengkap pembangunan.
Menurut dia, disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, tekanan perubahan iklim, hingga meningkatnya fragmentasi sosial menghadirkan tantangan yang membutuhkan pendekatan lebih komprehensif.
Dalam kondisi tersebut, kebudayaan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketangguhan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih erat di antara komunitas.
“Kebudayaan bukan sekadar pelengkap pembangunan. Kebudayaan merupakan fondasi yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Fadli.
Untuk memperkuat kerja sama kebudayaan BRICS, Indonesia mengusulkan empat agenda utama yang dinilai memiliki relevansi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global diantaranya adalah:
1. Indonesia mendorong penguatan pelindungan warisan budaya, termasuk melalui peningkatan kerja sama dalam pengembalian dan restitusi benda budaya.
Kerja sama tersebut dinilai penting untuk memastikan benda-benda budaya yang memiliki nilai sejarah dan identitas bagi suatu bangsa dapat memperoleh pelindungan serta, dalam konteks yang relevan, dikembalikan kepada negara atau komunitas asalnya.
2. Indonesia mendorong penguatan industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman dan kreator sebagai pusat ekosistem.
Menurut Indonesia, perkembangan industri kreatif perlu diikuti dengan penguatan pelindungan hak kekayaan intelektual serta mekanisme remunerasi yang adil bagi para pencipta dan kreator.
Hal tersebut semakin penting di tengah perubahan teknologi dan berkembangnya berbagai platform digital yang mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya budaya.
3. Indonesia menekankan pentingnya pelindungan sistem pengetahuan tradisional.
Upaya tersebut perlu dilakukan dengan memastikan keterlibatan masyarakat dan para pemegang pengetahuan sebagai bagian utama dari proses pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pengetahuan tradisional.
4. Indonesia mengusulkan agar kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030.
Fadli menilai langkah tersebut diperlukan agar kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan dapat diakui secara lebih jelas dan memiliki posisi yang berkelanjutan dalam agenda pembangunan internasional.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyambut baik Declaration of the XI BRICS Culture Ministers’ Meeting yang menjadi salah satu hasil penting pertemuan para menteri kebudayaan negara-negara BRICS.
Deklarasi tersebut menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan strategis dalam membangun ketangguhan, mendorong inovasi, memperkuat keberlanjutan, dan meningkatkan kerja sama di antara negara-negara BRICS.
Negara-negara BRICS berkomitmen memperkuat industri budaya dan kreatif, termasuk melalui pelindungan hak kekayaan intelektual serta pemberian remunerasi yang adil bagi para kreator.
Deklarasi tersebut juga menyoroti perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang semakin berpengaruh terhadap sektor budaya dan kreatif.
Pemanfaatan AI didorong agar dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati keberagaman budaya serta kepentingan para pencipta dan pelaku industri kreatif.
Selain isu teknologi, negara-negara BRICS menegaskan pentingnya memperkuat dokumentasi dan penelitian provenans atau riwayat kepemilikan benda budaya. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pelindungan warisan budaya sekaligus memperkuat kerja sama dalam pengembalian dan restitusi benda budaya.
Komitmen lainnya mencakup penguatan pelindungan dan promosi sistem pengetahuan tradisional melalui partisipasi masyarakat.
Negara-negara BRICS juga mendorong peningkatan kerja sama antarmuseum, perpustakaan, arsip, pusat manuskrip, serta berbagai institusi kebudayaan lainnya.
Deklarasi itu turut menegaskan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional pada masa mendatang.
Fadli menilai kesepakatan yang telah dibangun di tingkat menteri perlu segera diterjemahkan ke dalam kerja sama yang lebih konkret.
Menurut dia, keberhasilan diplomasi kebudayaan tidak hanya ditentukan oleh lahirnya deklarasi atau kesepakatan bersama, tetapi juga oleh sejauh mana komitmen tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku kebudayaan.
“Komitmen yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Kerja sama BRICS harus menjadi jembatan yang menghubungkan para kreator, masyarakat, institusi, dan generasi mendatang,” kata Fadli.
Ia menambahkan, penguatan kerja sama kebudayaan juga dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota BRICS.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pelindungan warisan budaya, pengembangan industri kreatif, penguatan institusi kebudayaan, hingga pemanfaatan teknologi dalam ekosistem budaya.
XI BRICS Culture Ministers’ Meeting dihadiri oleh utusan dari India, Indonesia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Brasil, Etiopia, Tiongkok, Rusia, dan Iran.
Pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan Kuba, Belarus, Thailand, dan Kazakhstan sebagai negara mitra BRICS.
Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian BRICS Culture Track 2026 yang membahas sejumlah isu strategis di bidang kebudayaan.
Agenda pembahasan antara lain mencakup pengembangan industri budaya dan kreatif, hak cipta dan kecerdasan artifisial, pelindungan warisan budaya dan pengembalian benda budaya, serta hubungan antara kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi kebudayaan sekaligus memperluas kerja sama internasional yang dapat memberikan manfaat langsung bagi seniman, kreator, pelaku budaya, institusi, dan masyarakat.
Indonesia menilai kerja sama kebudayaan perlu bergerak dari sekadar pertukaran gagasan menuju program yang terukur dan berkelanjutan.
Dengan demikian, berbagai kesepakatan internasional yang telah dibangun dapat diterjemahkan menjadi kolaborasi konkret di tingkat masyarakat.
Melalui BRICS, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk mendorong diplomasi kebudayaan yang lebih strategis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan kebudayaan memperoleh posisi yang semakin kuat dalam agenda pembangunan global, sekaligus tetap menjadi ruang untuk memperkuat identitas, kreativitas, solidaritas, dan hubungan antarmasyarakat di tengah perubahan dunia yang semakin cepat.
Ervinna
