Oleh : Masdjo Arifin -Founder Budayantara Media Digital Nusantara- (BMDN)
DetikSR.id JAKARTA — Setiap akhir September, ada satu ingatan yang mungkin masih melekat kuat pada generasi yang tumbuh pada masa Orde Baru: televisi menyala, suasana rumah menjadi lebih hening, dan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI hadir di layar TVRI.
Bagi banyak orang, film tersebut bukan sekadar tontonan. Ia pernah menjadi bagian dari ritual nasional dalam mengingat peristiwa 30 September 1965.
Film produksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) yang disutradarai Arifin C. Noer itu dirilis pada 1984 dan mulai ditayangkan di TVRI pada 30 September 1985. Pada masa Orde Baru, penayangannya menjadi agenda rutin setiap tahun. Bahkan, film tersebut pernah menjadi tontonan wajib bagi pelajar.
Namun, setelah Reformasi 1998, tradisi tersebut berubah. Film itu tidak lagi menjadi tayangan wajib di televisi nasional. Perubahan tersebut bukan berarti bangsa Indonesia berhenti mengingat 1965. Justru sejak saat itu, cara masyarakat Indonesia memandang sejarah mulai memasuki ruang yang lebih terbuka dan beragam.
Dari satu narasi menuju ruang dialog
Ada hal penting yang perlu dibedakan ketika kita berbicara mengenai 30 September.
Peristiwa sejarah adalah satu hal, sementara film yang menggambarkan peristiwa tersebut adalah hal lain.
Film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan produk kebudayaan yang lahir dalam konteks politik Orde Baru dan menggambarkan versi resmi pemerintah pada masa tersebut. Sejumlah sejarawan kemudian menunjukkan adanya bagian-bagian film yang diperdebatkan atau tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta sejarah yang diketahui dari sumber lain.
Karena itu, memasuki era Reformasi dan era digital seperti sekarang, sejarah 1965 tidak lagi hanya dibaca melalui satu film atau satu sumber.
Buku, arsip, kesaksian, penelitian akademik, film dokumenter, media massa hingga ruang digital menghadirkan perspektif yang lebih beragam.
Di sinilah tantangan generasi hari ini: bagaimana mengingat tanpa terjebak pada kebencian, dan bagaimana belajar dari sejarah tanpa menghilangkan kompleksitasnya.
Pancasila dan pelajaran dari sejarah
Peristiwa 1965 merupakan salah satu titik penting dalam perjalanan politik dan sosial Indonesia. Trauma dan konflik yang mengikutinya ikut membentuk kehidupan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun.
Peringatan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober kemudian menjadi momentum untuk mengingat pentingnya persatuan dan kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila. Sejumlah pemberitaan dan refleksi publik pada 2026 juga kembali menempatkan momentum tersebut sebagai ajakan untuk merawat persatuan bangsa.
Namun, menjaga Pancasila tidak harus dilakukan dengan membekukan sejarah dalam satu versi.
Justru nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui kemampuan masyarakat untuk berdialog, menghormati perbedaan, menolak kekerasan politik, dan menggunakan pengetahuan sejarah untuk mencegah tragedi serupa terulang.
Dari layar televisi ke layar ponsel
Dulu, masyarakat menunggu pukul tertentu untuk menyaksikan sejarah melalui satu layar televisi.
Sekarang, sejarah hadir sepanjang waktu di layar telepon genggam.
Generasi muda dapat menemukan berbagai dokumentasi tentang 1965 hanya dengan beberapa sentuhan. Mereka bisa membaca buku, menonton dokumenter, mencari arsip, mendengar kesaksian, maupun membandingkan berbagai penelitian.
Kondisi ini membuka peluang besar bagi pendidikan sejarah.
Tetapi sekaligus menghadirkan persoalan baru: disinformasi, potongan video tanpa konteks, judul provokatif, dan informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah membentuk persepsi sejarah.
Karena itu, tantangan hari ini bukan sekadar membuat generasi muda mengingat sejarah.
Yang jauh lebih penting adalah membuat mereka mampu membaca sejarah secara kritis.
Jangan wariskan kebencian
Bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan sejarah.
Tetapi bangsa yang besar juga tidak menjadikan luka sejarah sebagai alasan untuk terus mewariskan kebencian dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Memahami tragedi 1965 berarti memahami bahwa konflik politik dapat meninggalkan dampak panjang terhadap masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan, propaganda, dan polarisasi dapat menciptakan luka yang jauh lebih panjang daripada masa terjadinya sebuah peristiwa.
Di tengah kehidupan Indonesia hari ini yang semakin terbuka, keberagaman seharusnya menjadi kekuatan.
Gotong royong, toleransi, kebinekaan, nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dapat menjadi modal sosial untuk menjaga persatuan tanpa harus menghapus perbedaan pandangan.
30 September bukan sekadar tayangan film
Bagi generasi lama, malam 30 September mungkin mengingatkan pada suara televisi yang menayangkan film yang sama dari tahun ke tahun.
Bagi generasi setelah Reformasi, tanggal tersebut mungkin hadir melalui buku pelajaran, diskusi, media sosial atau pemberitaan.
Sementara bagi generasi yang lahir di era digital, 30 September dapat menjadi kesempatan untuk bertanya lebih jauh: apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kita mengetahuinya, siapa yang menulis sejarah, dan bagaimana sebuah bangsa seharusnya memperlakukan ingatannya?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan ancaman bagi Pancasila.
Sebaliknya, kemampuan bertanya, memeriksa sumber dan berdialog secara sehat merupakan bagian penting dari masyarakat demokratis.
Hari ini, kita tidak lagi hidup pada zaman ketika satu layar televisi menjadi sumber utama informasi bagi seluruh bangsa.
Karena itu, cara mengingat sejarah pun perlu berkembang.
30 September seharusnya tidak hanya menjadi malam untuk mengingat sebuah tragedi, tetapi juga momentum untuk belajar bahwa persatuan Indonesia harus dirawat dengan pengetahuan, kemanusiaan, toleransi dan kesediaan untuk terus mencari kebenaran sejarah.
Sebab sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu.
Sejarah juga tentang bagaimana generasi hari ini memilih untuk memahaminya dan bagaimana pemahaman itu membentuk masa depan Indonesia.(Red)
