DetikSR.id Jakarta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah mempertimbangkan kebijakan moratorium atau penangguhan sementara penyaluran pekerja migran ke kawasan Timur Tengah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi terhadap meningkatnya eskalasi konflik di sejumlah wilayah yang berpotensi membahayakan keselamatan warga negara Indonesia (WNI).
Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat setidaknya 20 pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah terdampak konflik. Pemerintah, kata dia, terus memantau kondisi mereka secara intensif sembari menyiapkan langkah-langkah perlindungan yang komprehensif.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, (8/4/2026).
Dalam forum tersebut, Mukhtarudin menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk Tim Crisis Monitoring di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di kawasan konflik.
“Secara harian kami melakukan monitoring dan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya di daerah konflik maupun wilayah sekitarnya. Kami juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi perlindungan bagi pekerja migran,” ujar Mukhtarudin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa opsi moratorium penempatan pekerja migran ke Timur Tengah kini menjadi salah satu kebijakan yang tengah dikaji secara serius.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menghindari risiko yang lebih besar apabila konflik semakin meluas.
“Untuk daerah-daerah yang dinilai sangat rawan dan berpotensi mengalami eskalasi konflik, kami mempertimbangkan untuk melakukan ‘cooling down’ atau penangguhan sementara penempatan pekerja migran,” jelasnya.
Selain aspek keselamatan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis para pekerja migran yang berada di wilayah konflik.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka mengalami tekanan mental akibat situasi yang tidak menentu, termasuk suara ledakan bom dan rudal yang terjadi hampir setiap hari.
“Dampak traumatik dan psikologis sangat dirasakan oleh para pekerja migran kita di sana. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan layanan konsultasi psikologi secara daring yang dapat diakses sesuai kebutuhan mereka,” tambahnya.
Program pendampingan psikologis tersebut telah berjalan dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental.
Kebijakan moratorium ini, jika resmi diterapkan, akan menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan keselamatan pekerja migran Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Pemerintah juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan diplomatik di luar negeri, guna memastikan seluruh WNI di wilayah terdampak tetap dalam kondisi aman dan terlindungi.
Di sisi lain, pemerintah mengimbau masyarakat yang memiliki rencana bekerja di luar negeri, khususnya ke kawasan Timur Tengah, untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi serta mematuhi kebijakan yang akan ditetapkan demi keselamatan bersama.
Ervinna
