DetikSR.id Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,64 triliun untuk pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada tahun 2027.
Dana tersebut akan digunakan untuk merealisasikan berbagai program pembangunan di 4.127 titik lokasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperluas akses terhadap infrastruktur dasar.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa program IBM menjadi salah satu prioritas pemerintah karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik dari sisi pembangunan fisik maupun peningkatan aktivitas ekonomi lokal.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangan resminya, pada (13/6/2026).
Alokasi dana IBM tersebut merupakan bagian dari pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun.
Dari total anggaran tersebut, pemerintah mengarahkan sebagian dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
Rincian alokasi anggaran IBM meliputi:
1. Rp450 miliar untuk pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 2.000 lokasi pada sektor Sumber Daya Air.
2. Rp1,2 triliun untuk pembangunan di 2.127 lokasi melalui berbagai program pada Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Menurut Dody, Kementerian PU terus melakukan konsolidasi dan penyempurnaan program agar pelaksanaan IBM dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah menilai IBM sebagai investasi strategis yang mampu memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain memperbaiki kualitas infrastruktur dasar, program ini juga menciptakan lapangan kerja sementara selama masa konstruksi serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Salah satu program unggulan, P3TGAI, berperan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian. Dengan irigasi yang lebih baik, petani dapat meningkatkan produktivitas lahan dan menjaga ketersediaan air untuk kegiatan pertanian sepanjang tahun.
Di sektor layanan dasar, pemerintah juga melanjutkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang bertujuan memperluas akses air minum layak, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang masih mengalami keterbatasan layanan air bersih.
Selain itu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Kementerian PU juga menyiapkan dukungan bagi pengembangan ekonomi wilayah melalui program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE).
Melalui program tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan akses menuju sentra produksi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan dan daerah tertinggal.
Selain pembangunan infrastruktur ekonomi, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah terpencil.
Infrastruktur ini dinilai memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat yang selama ini terisolasi akibat keterbatasan sarana transportasi.
Jembatan gantung tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membantu pelajar menuju sekolah, petani mengangkut hasil panen, serta memperlancar distribusi barang dan jasa di daerah yang sulit dijangkau.
Menteri PU menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Kementerian PU berkomitmen memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu menghasilkan pembangunan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas yang ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Dody.
Dengan dukungan anggaran Rp1,64 triliun untuk Infrastruktur Berbasis Masyarakat pada 2027, pemerintah berharap pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ervinna
