KSP Kawal Percepatan Pembangunan RSUD Kelas C, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tekankan Target Rampung Dalam 77 Hari

Berita144 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Kantor Staf Presiden (KSP) memperketat pengawalan terhadap percepatan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas D dan D Pratama menjadi kelas C. Dengan waktu penyelesaian tersisa 77 hari, seluruh pihak terkait diminta bergerak cepat, menuntaskan kendala di lapangan, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, percepatan pembangunan rumah sakit tidak boleh terhambat oleh persoalan koordinasi, administrasi, maupun kendala teknis yang sebenarnya dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini. Penyelesaian program prioritas Presiden tersebut membutuhkan kerja bersama, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pengawasan ketat terhadap setiap tahapan pekerjaan.

“Kami memiliki semangat untuk mendorong dan menuntaskan program Bapak Presiden. Waktunya tinggal 77 hari. Harapan kita, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan segera bisa kita urai, sehingga rumah sakit ini bisa berdiri tepat waktu dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” kata Listyo Sigit dalam rapat koordinasi percepatan peningkatan kelas RSUD Batch 3 dan 4 di Gedung Bina Graha, Jakarta, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis pada 15 Oktober 2026.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan. KSP bersama Kementerian Kesehatan, Danantara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta para pelaksana konstruksi membahas perkembangan proyek dan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaiannya.

Sejumlah kendala menjadi perhatian, mulai dari persoalan anggaran, kondisi sosial dan geografis wilayah pembangunan, ketersediaan material, hingga faktor keamanan. Berbagai hambatan tersebut perlu dipetakan secara terperinci agar penanganannya tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan akar persoalan dan kebutuhan setiap lokasi.

KSP Dorong Target Terukur dan Penyelesaian Kendala di Lapangan

KSP menekankan pentingnya penyusunan jadwal kerja yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaksana proyek harus memiliki target penyelesaian yang jelas, disertai pemantauan berkala untuk mengukur kesesuaian antara progres pekerjaan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Langkah ini diperlukan agar sisa waktu 77 hari dapat dimanfaatkan secara optimal. Kendala yang berpotensi menghambat pembangunan harus segera dieskalasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan, sehingga keputusan dan tindakan korektif tidak tertunda akibat lemahnya koordinasi.

Selain koordinasi, KSP akan melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan laporan perkembangan pembangunan sesuai dengan kondisi faktual. Proses tersebut akan melibatkan BPKP dan unsur terkait sesuai kebutuhan, terutama dalam penanganan persoalan pengawasan, keuangan, keamanan, serta percepatan penyelesaian aspek regulasi.

“Setelah ini, kita akan mengatur timeline, mengatur jadwal, dan mengawasi supaya progresnya bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal khusus yang memerlukan arahan dan petunjuk Bapak Presiden, tentu akan kita laporkan kepada beliau,” ujar Listyo.

Pengawasan lapangan menjadi penting untuk memastikan setiap persoalan ditangani berdasarkan kondisi nyata, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program. Dengan demikian, percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target waktu, tetapi juga tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Peningkatan Kelas Harus Berujung Pada Pelayanan Yang Lebih Baik

Listyo Sigit menegaskan, keberhasilan program peningkatan kelas RSUD tidak cukup diukur dari selesainya bangunan fisik. Rumah sakit yang ditingkatkan harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, sesuai kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan yang berlaku.

“Prinsipnya, kita ingin agar rumah sakit tipe D ini bisa kita naikkan menjadi tipe C dan betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan harapan Bapak Presiden dalam memberikan layanan terbaik di bidang kesehatan,” tegasnya.

Penegasan tersebut menempatkan kualitas pelayanan sebagai tujuan utama program. Peningkatan kelas rumah sakit diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan kesehatan daerah, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkan, serta mendukung pemerataan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.

Karena itu, penyelesaian pembangunan harus berjalan seiring dengan kesiapan operasional rumah sakit. Ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan tenaga kesehatan, serta pemenuhan persyaratan pelayanan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan sesuai ketentuan dan kebutuhan masing-masing fasilitas.

Pengawalan Diperkuat Hingga Target Tercapai

KSP memastikan pemantauan terhadap program peningkatan kelas RSUD akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, verifikasi lapangan, serta evaluasi perkembangan pekerjaan. Setiap kendala yang muncul diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret dan terukur.

Dengan sisa waktu 77 hari, percepatan pelaksanaan menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi dan kemampuan seluruh pihak dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Target penyelesaian harus diikuti dengan pengawasan yang konsisten, kejelasan tanggung jawab, dan jaminan bahwa hasil pembangunan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah diharapkan tidak hanya memastikan proyek selesai sesuai jadwal, tetapi juga menjamin bahwa rumah sakit yang ditingkatkan benar-benar siap memberikan pelayanan yang optimal. Pada akhirnya, keberhasilan program ini ditentukan oleh manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan semata-mata oleh selesainya pembangunan fisik.

KSP akan terus mengawal proses tersebut agar program prioritas Presiden dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan, akuntabilitas pelaksanaan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *