DetikSR.id Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai garda terdepan komunikasi strategis pemerintah. Penguatan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah tersampaikan secara efektif, dipahami masyarakat, serta memperoleh dukungan publik.
Tito menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengomunikasikan hasil kerjanya secara tepat, konsisten, dan kredibel kepada masyarakat.
Dalam negara demokrasi, persepsi dan dukungan publik menjadi bagian penting dari legitimasi pemerintahan. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga harus mampu menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampaknya kepada masyarakat melalui saluran komunikasi yang efektif.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, pada (14/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar secara hibrida.
Arus Informasi Digital Menuntut Komunikasi Pemerintah Lebih Strategis
Tito menyoroti tantangan komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital. Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi ialah firehose of falsehood, yakni pola penyebaran informasi yang menyesatkan secara masif, berulang, cepat, dan melalui berbagai saluran sehingga berpotensi membentuk persepsi publik, bahkan ketika informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.
Dalam situasi demikian, informasi yang benar dapat kehilangan perhatian masyarakat apabila disampaikan secara lambat, tidak konsisten, atau kalah intensif dibandingkan informasi yang keliru.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi yang lebih terencana dan responsif. Informasi mengenai program, kebijakan, serta capaian pembangunan harus disampaikan secara berkelanjutan dengan bahasa yang mudah dipahami, didukung data yang akurat, dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap daerah.
Penguatan komunikasi publik, dengan demikian, bukan sekadar aktivitas kehumasan atau penyebaran siaran pers. Fungsi tersebut juga mencakup pengelolaan informasi, koordinasi pesan antarlembaga, pemantauan perkembangan opini publik, serta kemampuan merespons isu dan disinformasi secara cepat dan proporsional.
Dalam konteks tersebut, Tito menempatkan Diskominfo sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menyelaraskan komunikasi kebijakan hingga ke tingkat daerah.
“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, (Dinas) Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu (narasinya),” ujarnya.
Koordinasi Pusat dan Daerah Perlu Diperkuat
Tito juga menekankan pentingnya manajemen media yang sistematis melalui media konvensional maupun media sosial. Menurutnya, komunikasi pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat agar informasi mengenai kebijakan dan program nasional dapat diperkuat dengan pemberitaan tentang pelaksanaan serta capaian program di daerah.
Untuk itu, ia mendorong Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota membangun koordinasi yang efektif dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuat penyampaian informasi pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras, tanpa mengabaikan konteks, kebutuhan, dan kondisi masyarakat setempat.
“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” ungkapnya.
Koordinasi tersebut menjadi penting agar informasi mengenai program pemerintah tidak berhenti pada pengumuman kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga menjelaskan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, siapa yang menerima manfaat, serta apa hasil yang telah dicapai di daerah.
Di sisi lain, penyelarasan komunikasi perlu ditopang oleh keterbukaan informasi, akurasi data, dan konsistensi pesan. Dengan demikian, komunikasi yang terkoordinasi tidak hanya meningkatkan jangkauan informasi pemerintah, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai kebijakan publik.
Anggaran, SDM, dan kepemimpinan Diskominfo Perlu Menjadi Prioritas
Persoalan lain yang menjadi perhatian Tito ialah posisi urusan komunikasi dan informatika dalam prioritas pembangunan daerah. Karena termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, fungsi komunikasi dan informatika di sejumlah daerah berpotensi belum memperoleh perhatian yang memadai.
Padahal, keterbatasan anggaran, jumlah personel, sarana pendukung, dan kualitas sumber daya manusia dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi secara cepat dan akurat.
Tito meminta kepala daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap penguatan fungsi kehumasan dan komunikasi publik. Dukungan tersebut harus diwujudkan melalui alokasi anggaran yang memadai, pemenuhan kebutuhan personel, peningkatan kualitas peralatan, serta pembenahan jenjang karier aparatur yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tambahnya.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa penguatan komunikasi publik tidak cukup dilakukan dengan meminta Diskominfo lebih aktif menyampaikan informasi. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan dukungan kelembagaan agar fungsi tersebut dapat dijalankan secara profesional dan berkelanjutan.
Selain itu, perencanaan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas dan sasaran yang terukur. Belanja komunikasi publik perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan informasi, penguatan kapasitas digital, pengelolaan media, serta kemampuan menghadapi persoalan informasi yang berkembang di masyarakat.
Tito juga menekankan pentingnya menempatkan pimpinan Diskominfo yang memiliki pemahaman dan pengalaman sesuai bidang tugasnya. Kompetensi pimpinan dinilai menentukan kualitas perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas koordinasi komunikasi pemerintah.
“Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” tandasnya.
Komunikasi Publik Harus Berorientasi Pada Kepercayaan Masyarakat
Penguatan peran Diskominfo pada akhirnya menuntut perubahan pendekatan, dari sekadar menyebarluaskan informasi menjadi pengelolaan komunikasi publik yang strategis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak semata-mata diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau tingginya jangkauan pemberitaan. Hal yang tidak kalah penting ialah sejauh mana masyarakat memahami kebijakan, memperoleh akses terhadap informasi yang benar, dan dapat menilai hasil pelaksanaan program secara objektif.
Karena itu, koordinasi narasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan.
Komunikasi yang kredibel harus mampu menjelaskan capaian sekaligus memberikan keterangan yang terbuka mengenai persoalan dan tantangan pelaksanaan kebijakan.
Dalam jangka panjang, pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah.
Sebagai informasi, Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” untuk menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tema tersebut menjadi landasan komunikasi berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
Kegiatan rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ervinna
