DetikSR.id Jakarta, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah terus memperketat penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan melakukan pemutakhiran data penerima secara berkelanjutan.
Melalui langkah tersebut, penerima yang masuk dalam negative list, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga masyarakat yang terbukti terlibat aktivitas judi online (judol), dipastikan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada (13/7/2026).
Menurutnya, proses pembersihan data penerima bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah agar bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Itu data yang memang sudah tidak menerima bansos lagi. Artinya yang masuk negative list tidak kita salurkan lagi. Misalnya yang judi online, ASN, pegawai BUMN, semuanya terus kita konsolidasikan. Yang masuk negative list kita keluarkan semua,” ujar Gus Ipul.
Selain menghapus penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, Kemensos juga menghentikan penyaluran bansos kepada masyarakat yang kondisi ekonominya dinilai sudah meningkat atau telah “naik kelas”.
Begitu pula dengan penerima yang terbukti salah sasaran berdasarkan hasil pemutakhiran data dan verifikasi lapangan.
Menurut Gus Ipul, pembaruan data penerima dilakukan secara terus-menerus melalui koordinasi dengan pemerintah daerah agar akurasi data semakin baik.
“Ini terus kita lakukan. Yang sudah naik kelas tidak kita salurkan lagi, yang salah sasaran juga tidak kita salurkan. Kalau data dari daerah terus masuk, tentu data kita akan semakin akurat,” katanya.
Terkait penerima bansos yang terindikasi bermain judi online, Gus Ipul menjelaskan pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Dari sekitar 600 ribu data penerima bansos yang sebelumnya terindikasi memiliki aktivitas judi online, hanya puluhan ribu orang yang tetap menerima bantuan setelah melalui proses verifikasi lapangan (ground check).
Verifikasi dilakukan untuk memastikan apakah penerima tersebut benar-benar berasal dari keluarga miskin dan masih membutuhkan bantuan sosial.
“Yang kemarin itu ada hampir 600 ribu data, kemudian hanya sekitar puluhan ribu yang tetap kita salurkan karena setelah diverifikasi memang benar-benar membutuhkan. Tetapi dengan catatan tidak boleh mengulang lagi bermain judi online,” jelasnya.
Gus Ipul mengatakan penerima bansos yang masih diberi kesempatan akan terus dipantau bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pengawasan dilakukan untuk memastikan mereka tidak kembali melakukan aktivitas perjudian online.
Menurutnya, terdapat sejumlah penerima yang terindikasi hanya melakukan transaksi dengan nominal sangat kecil. Namun, keputusan tetap didasarkan pada hasil verifikasi kondisi sosial ekonomi, bukan semata-mata nilai transaksi.
“Mungkin ada yang tidak tahu atau hanya coba-coba dengan nominal kecil, misalnya Rp1.000 atau Rp2.000. Tetapi yang menjadi pertimbangan adalah hasil ground check. Kalau memang benar-benar membutuhkan, bansos tetap kita salurkan. Namun jika mengulang lagi bermain judi online, maka bantuan tidak akan diberikan lagi untuk selamanya,” tegas Gus Ipul.
Melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pengawasan lintas instansi, pemerintah berharap penyaluran bansos menjadi semakin tepat sasaran.
Langkah ini juga bertujuan memastikan anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat miskin dan rentan yang memenuhi syarat, sekaligus mencegah penyalahgunaan bantuan sosial oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Ervinna
