DetikSR.id Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh lahan yang dikembangkan melalui program cetak sawah di Papua Selatan tetap menjadi milik petani. Pemerintah memastikan program strategis nasional tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Amran, program cetak sawah merupakan aspirasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan kawasan pertanian modern tanpa mengubah status kepemilikan lahan.
“Program cetak sawah ini merupakan aspirasi masyarakat dan seluruh lahannya tetap menjadi milik masyarakat,” kata Amran dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI, pada (5/7/2026).
Saat ini, Papua Selatan menjadi episentrum pengembangan kawasan pangan baru nasional. Pemerintah mempercepat pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar yang mencakup program cetak sawah, optimalisasi lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembangunan infrastruktur pascapanen guna meningkatkan produksi pangan nasional.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengembangkan 83.030 hektare lahan cetak sawah dan 54.399 hektare optimalisasi lahan di seluruh Tanah Papua.
Dari jumlah tersebut, Papua Selatan menjadi wilayah dengan pengembangan terbesar, yakni 48.934 hektare lahan cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan, sehingga hampir 100 ribu hektare kawasan produksi pangan dipersiapkan sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia.
Untuk mempercepat pengembangan kawasan pangan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2026.
Anggaran itu akan dimanfaatkan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pertanian, mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian modern, pembangunan Rice Milling Unit (RMU), fasilitas pengering gabah (dryer), gudang penyimpanan, hingga berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Amran mengatakan pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberikan pendampingan kepada petani sekaligus menjamin hasil panen dapat terserap dengan harga yang menguntungkan.
“Pemerintah hadir memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur, alat dan mesin pertanian, benih, pendampingan, hingga menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.
Pengembangan kawasan pangan di Merauke juga menjadi bagian dari transformasi menuju sistem pertanian modern.
Berbagai teknologi pertanian telah diterapkan, seperti traktor, drone pertanian, rice transplanter, combine harvester, dan peralatan mekanisasi lainnya.
Pemanfaatan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas gabah dari sebelumnya sekitar 3 ton per hektare menjadi 4 hingga 7 ton per hektare.
Selain peningkatan hasil panen, indeks pertanaman yang saat ini telah mencapai dua kali tanam per tahun juga ditargetkan meningkat menjadi tiga kali tanam, sehingga produksi pangan nasional dapat terus bertambah secara berkelanjutan.
Pemerintah menyebut peningkatan produktivitas berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan petani di kawasan pengembangan meningkat hingga 300 persen setelah memanfaatkan program cetak sawah dan mekanisasi pertanian.
Tingginya manfaat program juga terlihat dari antusiasme masyarakat yang mengusulkan penambahan sekitar 2.000 hektare lahan cetak sawah baru guna memperluas kawasan produksi pangan di Papua Selatan.
Pemerintah juga memastikan petani memperoleh kepastian pasar melalui peran Perum BULOG sebagai offtaker yang akan menyerap gabah dan beras sesuai ketentuan pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pangan, pemerintah akan membangun gudang BULOG di Merauke dengan kapasitas awal sekitar 3.000 ton, yang nantinya dapat ditingkatkan hingga 5.000 ton.
Gudang tersebut akan dilengkapi fasilitas pengering gabah serta unit pengolahan beras untuk menjaga kualitas hasil panen, mengurangi kehilangan hasil, sekaligus memperkuat sistem logistik pangan dari hulu hingga hilir.
Selain meningkatkan produksi pangan, pengembangan kawasan pertanian di Papua Selatan juga diharapkan menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi kawasan pertanian yang saat ini mencapai sekitar Rp1,3 triliun dapat meningkat hingga Rp13 triliun per tahun apabila produktivitas mencapai 7 ton per hektare dan indeks pertanaman berhasil ditingkatkan menjadi tiga kali tanam setiap tahun.
Menutup keterangannya, Amran mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita bekerja keras, berkolaborasi, dan menjadikan bertani sebagai jalan menuju kesejahteraan. Bertani, Sejahtera,” kata Amran.
Ervinna
